Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD akhirnya menyampaikan tanggapan terkait isu upaya ambil alih paksa Partai Demokrat oleh orang yang berada di lingkaran istana.
Hal itu mencuat setelah adanya pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut bahwa adanya gerakan politik inkonstitusional dari lingkar satu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencoba mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat.
Malahan, AHY mengatakan, gerakan itu juga telah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di dalam pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Mahfud menegaskan bahwa dirinya tidak pernah merestui hal tersebut. Bahkan, dirinya juga tidak pernah membicarakan hal tersebut dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko maupun pihak lainnya.
"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, trmsk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak prnh berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain," ujar Mahfud seperti dikutip dari media sosial twitter, Selasa (2/2/2021).
Lebih lanjut, Mahfud mengaku bahwa tidak pernah berpikir untuk mengambil alih secara paksa Partai Demokrat, apalagi merestui upaya tersebut."
"Terpikir saja tidak, apalagi merestui," ujarnya.
Ada isu aneh, dikabarkan bbrapa menteri, trmsk Menkopolhukam Mahfud MD, merestui Ka. KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan, yakinlah sy tak prnh berbicara itu dgn Pak Moeldoko maupun dgn orang lain. Terpikir sj tdk, apalagi merestui.
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) February 2, 2021
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti Partai Demokrat dikudeta seperti itu.
"Jabatan menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD sendiri solid," kata Mahfud.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat AHY membeberkan adanya gerakan politik inkonstitusional dari lingkar satu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencoba mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat.
“Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat pada Senin (1/2/2021).
Malahan, AHY mengatakan, gerakan itu juga telah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di dalam pemerintah.
“Gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintah Presiden Joko Widodo,” tuturnya.
