Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (Asean) memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan situasi di Myanmar.
Seperti diketahui, kondisi politik di Myanmar memanas setelah pihak militer merebut kekuasaan. Kudeta oleh militer itu pun dibarengi penangkapan Pemimpin Tertinggi Myanmar Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat lain.
Dalam pernyataannya, Senin (1/2/2021) malam, Asean menyatakan bahwa negara-negara anggotanya terus mengikuti perkembangan terkini di Myanmar. Para anggota Asean pun mengingatkan poin-poin dalam Piagam Asean.
Kami mengingatkan tujuan dan prinsip yang tertuang dalam Piagam Asean, termasuk kepatuhan pada prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental," demikian dikutip dari laman resmi Asean.
Asean menegaskan kembali bahwa stabilitas politik di negara anggota di kawasan itu sangat penting untuk mencapai komunitas yang damai, stabil dan sejahtera. Oleh karena itu, Asean menegaskan dukungannya untuk pemulihan kondisi tersebut.
"Kami mendorong terwujudnya dialog, rekonsiliasi, dan kembali normal sesuai dengan kemauan dan kepentingan rakyat Myanmar."
Baca Juga
Sebelumnya diberitakan, Militer Myanmar menangkap pemimpin Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan sejumlah pemimpin politik lain dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam penyerbuan pada Senin fajar.
Otoritas militer mengumumkan bahwa kekuasaan pemerintah telah dialihkan kepada pimpinan pasukan bersenjata, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, seiring dengan penahanan para tokoh politik yang masih dilakukan dan disebut sebagai respons atas kecurangan pemilu tahun lalu.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, menyatakan keprihatinannya atas situasi politik yang memanas di Myanmar. "Indonesia sangat prihatin atas perkembangan politik terakhir di Myanmar," demikian pernyataan resmi RI seperti diunggah Kemenlu di akun Twitter resminya, @Kemlu_RI, (1/2/2021) 11.57 WIB.
