Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Masa Pandemi, BNPB Percepat Proses Pemberian Surat Rekomendasi Importansi Alkes

Kecepatan dibutuhkan karena ini berkaitan dengan nyawa manusia. Di samping itu, pengeluaran biaya sewa gudang dan pendingin cukup besar sehingga menjadi pertimbangan.
Annisa Sulistyo Rini
Annisa Sulistyo Rini - Bisnis.com 30 Januari 2021  |  15:03 WIB
Logo BNPB - Istimewa
Logo BNPB - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – BNPB mempercepat layanan akses importansi alat kesehatan melalui pemberian surat rekomendasi ketataniagaan di masa pandemi.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi dan Kerja sama BNPB Zahermann Muabezi mengatakan pada awal penanganan Covid-19, proses dokumen dilakukan secara manual.

Saat itu, dia dan para pegawai membagi jam kerja masing-masing 8 jam sehingga timnya mampu menyelesaikan tumpukan dokumen dengan cepat.

"Dokumen impor ini bisa puluhan bahkan sampai 50 lembar dan harus diproses secepatnya," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (30/1/2021).

Menurutnya, kecepatan dibutuhkan karena ini berkaitan dengan nyawa manusia. Di samping itu, pengeluaran biaya sewa gudang dan pendingin cukup besar sehingga menjadi pertimbangan.

"Paling lama 3 hari, tetapi kami mampu tekan menjadi 2,5 hari, bisa 500-700 dokumen per hari," tambahnya.

Zahermann menyampaikan bahwa prinsip utama dalam pemberian surat rekomendasi ketataniagaan atau importasi yaitu melayani negeri dengan sepenuh hati.

"Artinya adalah kita memberikan pelayanan itu dengan serius karena ini terkait dengan nyawa manusia," ujar nya.

Dia juga menyanpaikan dalam memberikan pelayanan itu tidak dipungut biaya apa pun sepanjang pemohon memenuhi semua persyaratan. Prinsip pelayanan ini ditegaskan olehnya kepada jajaran di BNPB.

Pencapaian selama ini berdasarkan arahan dari Kepala BNPB dalam percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia. Dia menyebutkan bahwa salah satu komponen pendukung penanganan darurat adalah kemudahaan akses. Hal tersebut diatur oleh Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

"Kemudahan akses ini salah satunya terkait alat kesehatan. Kewenangan diberikan kepada Biro Hukum, Organisasi dan Kerja sama dalam memberikan surat rekomendasi tata niaga impor yang melibatkan pemerintah, para importir, yayasan atau sumbangan atau hibah serta pemangku kepentingan agar dapat melaksanakan penyaluran alkes ini," jelasnya.

Adapun, World Customs Organization (WCO) memberikan penghargaan kepada BNPB di bidang kepabeanan sektor publik. Penghargaan ini diberikan saat berlangsung The International Customs Day pada 26 Januari 2021 lalu.

Penghargaan ini merujuk pada upaya BNPB dalam memberikan pelayanan sektor publik, khususnya pelayanan importasi alat kesehatan Covid-19 sejak 13 Maret 2020 hingga 29 Januari 2021.

Sebanyak 16.000 ribu surat rekomendasi yang dikeluarkan untuk mendukung penanganan Covid-19 yang hingga kini masih terus berjalan.

Pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea Cukai, Kementerian Kesehatan dan BPOM. Dirjen Bea Cukai sangat membantu dengan membuatkan sistem online pemprosesan dokumen kepabean.

Sementara itu the International Customs Day (ICD) tahun ini didedikasikan terhadap upaya-upaya kepabeanan terhadap penanganan krisis Covid-19 dan dukungan terhadap orang-orang dan pelaku usaha dalam penguatan rantai suplai global, penguatan kolaborasi, pemanfaatan teknologi dan menempatkan manusia pada pusat transformasi proses.

#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitangandengansabun


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

impor bnpb alkes Virus Corona Adaptasi Kebiasaan Baru
Editor : Annisa Sulistyo Rini

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top