Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Petakan Potensi Gangguan Pasca Pilkada, Ini Kata Tito Karnavian

Pasca pemungutan suara pemerintah memberikan perhatian kepada sejumlah daerah yang selisih suaranya berada di bawah 3 persen.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 19 Januari 2021  |  14:32 WIB
Petakan Potensi Gangguan Pasca Pilkada, Ini Kata Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian memberikan salam sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2020). Rapat itu membahasan data kependudukan dan data pemilih Pilkada Serentak 2020. ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memberi perhatian khusus terhadap pelaksanaan pemlihan kepala daerah (Pilkada) di sejumlah daerah yang selisih suara antar perserta pemilihan berada di bawah 3 persen. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan langkah itu diperlukan untuk meminimalkan potensi gangguan baik berupa gangguan konvensional atau gugatan.

"Pasca pemungutan suara ada beberapa daerah yang perlu kita perhatikan, karena perolehan suaranya antara pasangan calon di bawah 3 persen," kata Tito di Komisi II, Selasa (19/1/2021).

Tito menjelaskan di level pemilihan gubernur atau pilgub ada 4 daerah yang menjadi perharian pemerintah. Pertama adalah pilkada di Kalimantan Selatan (Kalsel). Kedua, pilkada di Provinsi Jambi. Ketiga, pilkada di Sumatra Barat. Keempat, pilkada di Kalimantan Tengah.

Sementara di pemilihan wali kota, ada tiga daerah yang selesih suaranya di bawah 3 persen ketiganya yakni Kota Metro (Lampung), Samarinda, dan Kota Ternate.

"Ada 25 Kabupaten yang selisihnya di bawah 3 persen, di antaranya adalah Karimun, Sumba Barat, Mandailing Natal, Labuan Batu, Sumbawa dan Belu," imbuhnya.

Dalam catatan Bisnis, pelaksanaan Pilkada 2020 memang banyak mendapat banyak sorotan. Berbagai tuduhan mulai dari ketidaknetralan incumbent, pengerahan aparatur sipil negara, hingga politik uang atau money politics bermunculan usai gelaran pilkada usai.

Adanya dugaan kecurangan selama Pilkada 2020 kemudian memicu calon kepala daerah yang dinyatakan kalah untuk mengajukan gugatan perselisihan hasil Pilkada (PHPKada) ke Mahakamah Konstitusi (MK) 

Data MK menunjukkan 136 permohonan perselisihan hasil pilkada (PHPKada) telah diajukan sejak pengumuman pleno hasil Pilkada 2020 oleh KPU di sejumlah daerah.

Adapun persidangan gugatan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) akan dimulai pada 26 Januari 2020.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pilkada Tito Karnavian
Editor : Edi Suwiknyo
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top