Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan pemakzulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump setelah secara resmi menuduhnya menghasut pemberontakan melalui pemungutan suara seminggu setelah massa pendukungnya menyerbu gedung parlemen (Capitol).
Pengesahan itu diputuskan setelah mayoritas anggota legislatif atau 232 berbanding 197 orang memilih pasal pemakzulan yang dipimpin partai Demokrat melalui pemungutan suara bersejarah.
Akan tetapi, keputusan itu masih harus dilanjutkan ke Senat yang tetap dikuasai Partai Republik pendukung Trump.
Hanya saja, untuk saat ini hingga akhir bulan ini panggung politik dan kekuasaan negara akan berada di bawah kendali partai Demokrat.
Sebanyak 10 politisi Republikan bergabung dengan Demokrat dalam mendukung pemakzulan dalam pemungutan suara yang diadakan di tengah pengamanan gedung parlemen yang sangat ketat.
Pasukan Garda Nasional bersenjata lengkap ditempatkan di seluruh wilayah ibu kota, sedangkan jalan-jalan penting serta ruang publik diblokir.
Di dalam gedung Capitol itu sendiri, aparat keamanan yang membawa senapan serbu berada di hampir semua ruangan. Sebagain mereka terlihat telah berada sejak siang sembari istirahat di bawah patung dan lukisan bersejarah.
Pemungutan suara itu dilakukan tujuh hari sebelum pelantikan Demokrat Joe Biden sehingga menjadikan Trump sebagai presiden AS pertama yang telah dimakzulkan sebanyak dua kali.
Kejatuhan Trump dipicu oleh pidatonya pada 6 Januari di depan kerumunan massa di National Mall.
Trump memberitahu pendukungnya, bahwa Biden telah mencuri suara saat pemilu dan mereka perlu mengepung Kongres serta menunjukkan "kekuatan".
‘Terbakar’ selama berminggu-minggu dengan teori konspirasi yang disuarakan oleh Trump, massa menyerbu ke Capitol, melukai seorang petugas polisi secara fatal, merusak furnitur dan memaksa anggota parlemen yang ketakutan untuk bersembunyi. Akibatnya, proses pengesahan untuk kemenangan Biden terganggu.
Seorang pengunjuk rasa ditembak mati dan tiga orang lainnya meninggal karena "keadaan darurat medis", sehingga jumlah korban menjadi lima orang setelah seorang aparat keamanan gedung parlemen tewas.
"Presiden Amerika Serikat telah menghasut pemberontakan ini, pemberontakan bersenjata melawan negara kita bersama," kata Ketua DPR Nancy Pelosi seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Kamis (14/1/2021).
Dia mengatakan, Trump harus mundur karena jelas menimbulkan bahaya bagi bangsa yang kita semua cintai.
Sebelumnya, anggota parlemen dari Partai Demokrat Ilhan Omar mencap Trump sebagai "tiran," dengan mengatakan bahwa "agar kita dapat bertahan sebagai demokrasi yang berfungsi harus ada akuntabilitas".
Akan tetapi, petinggi Partai Republik di DPR, Pemimpin Minoritas Kevin McCarthy, mengatakan meski Trump pantas dikecam, tuduhan yang terburu-buru akan "semakin memecah belah bangsa ini".
