Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Ibu Negara AS Melania Trump di Monumen Nasional Penerbangan 93, lokasi jatuhnya United Airlines Flight 93, yang dibajak dalam serangan 11 September, Stonycreek Township, Somerset County, Pennsylvania. JIBI - Bisnis/Nancy Junita @flotus
Premium

Menanti Pemakzulan Trump yang Kedua

13 Januari 2021 | 14:43 WIB
Kalau pemakzulan digelar, maka proses pengadilan politik itu bukanlah yang pertama bagi Trump. Publik tentu masih ingat Trump sebelumnya pernah dimakzulkan oleh DPR yang dipimpin oleh Partai Demokrat atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Sepekan menjelang berakhirnya periode pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 20 Januari mendatang, dinamika politik di negara Paman Sam kian memanas.

Apa lagi kalau bukan penyerbuan Gedung Capitol AS oleh ratusan pendukung Presiden Donald Trump pada Rabu (6/1/2021) lalu yang membuat dinamika politik negara itu panas. Bahkan, sulit untuk ditebak.  Insiden berdarah pekan lalu itu telah menelan lima korban tewas, termasuk di antaranya aparat kepolisian.

Tak heran kalau kepemimpinan Trump menjadi sorotan publik, setelah para pendukung setianya masuk dan mengacak-acak ruang parlemen. Sebagaimana  tudingan yang berkali-kali dilemparkan Trump soal kecurangan pemilu, mereka juga meyakini hal yang sama, sehingga melampiaskan kemarahan dengan berupaya menggagalkan pengesahan kemenangan Joe Biden oleh Kongres pada hari itu.

Karena itulah negara yang selama ini diklaim sebagai kiblat demokrasi era sejarah modern tersebuy, kini akhirnya berubah menjadi sangat tidak demokratis. Para pendukung Trump tidak terima kekalahan Trump, meski pemilu telah digelar secara demokratis konstitusional dan dimenangkan Joe Biden.

Suasan kian panas ketika Trump yang selalu mengklaim telah memenangkan pemilihan presiden pada 3 November lalu, tidak mampu membuktikan hal tersebut. Satu pun klaim presiden dari Partai Republik itu tidak terbukti, bahkan sampai ke tingkat pengadilan pemilu sekalipun.

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top