Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal dalam pemilihan kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis.
Nama Listyo diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Surat Presiden yang diserahkan pada hari ini, Rabu (13/1/2021).
"Presiden Jokowi menyampaikan calon tunggal Bapak Doktorandus Listyo Sigit Prabowo Msi yang saat ini menjabat Kabareskrim Polri," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Puan didampingi tiga wakilnya, yakni Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmat Gobel, menerima langsung surat yang diantarkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Listyo terpilih sebagai calon kapolri dari lima calon yang diusulkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Empat calon lainnya adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kalemdiklat Komjen Arief Sulistyanto, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, dan Kepala BNPT Boy Rafli Amar.
Baca Juga
Listyo Sigit saat ini menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri. Namanya memang telah santer disebut-sebut sebagai calon pemimpin Korps Bhayangkara.
Listyo merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1991. Perwira tinggi kelahiran 5 Mei 1969 tersebut pernah menjadi Kapolres Pati, Jawa Tengah.
Setelah itu dia menduduki posisi Wakil Kepala Polrestabes Kota Semarang. Kemudian menjadi Kapolres Solo.
Pada 2012, saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Listyo Sigit dirotasi ke Jakarta. Ia duduk di pos Asubdit II Direktorat Tipdum Bareskrim Polri.
Lulusan Akademi Kepolisian Angkatan 1991 tersebut pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi pada 2014.
Sekitar dua tahun kemudian atau pada Oktober 2016, dia menjabat Kapolda Banten dengan pangkat Brigadir Jenderal.
Pada Agustus 2018, dia menyandang pangkat inspektur jenderal yang disematkan oleh mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri.
Tak lama, Listyo dipromosikan menjadi Kadiv Propam Polri pada Agustus 2018. Setelah namanya diajukan Presiden Jokowi ke DPR, Listyo akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi Hukum DPR.
Ketua Komisi Hukum DPR Herman Herry sebelumnya mengatakan jadwal fit and proper test kemungkinan dimulai Senin pekan depan.
