Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memperkirakan vaksinasi Covid-19 bisa mulai dilakukan pada pekan depan atau pertengahan Januari 2021. Namun, hal itu hanya bisa dilakukan jika Emergency Use Authorization (EUA) telah diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Pemerintah akan segera memulai untuk melakukan vaksinasi yang dijadwalkan sekitar pertengahan bulan atau minggu depan dan ini tentu menunggu daripada Emergency Use Authorization dari Badan POM dan juga terkait dengan kehalalan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/1/2021).
Menurutnya, sejumlah sumber data akan digunakan BPOM guna menerbitkan EUA terhadap vaksin Sinovac yang sudah ada di Tanah Air, seperti data dari Turki, Bandung, hingga dari Brazil.
Sementara itu, selain mempersiapkan program vaksinasi, pemerintah juga sedang berupaya melakukan pengadaan sejumlah vaksin yaitu AstraZeneca, Pfizer, Novavax, dan Gavi.
Kendati demikian, Menko Airlangga meminta masyarakat untuk tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan guna menekan laju penyebaran virus, apalagi pascaliburan panjang akhir tahun.
Untuk diketahui, per 3 Januari 2021, jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia mencapai 110.679 orang atau terus meningkat jika dibandingkan dengan jumlah kasus aktif per 31 Desember 2020 yakni 109.963 orang.
Baca Juga
Melihat hal tersebut, pemerintah telah mempersiapkan sejumlah langkah, salah satunya adalah dengan menambah kapasitas tempat tidur hingga 30 persen.
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga akan menambah jumlah tenaga kesehatan mencapai 10.000 orang yang terdiri atas peningkatan perawat sebanyak 7.900 orang di 141 fasilitas kesehatan.
