Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo disarankan untuk memilih calon menteri yang punya integritas tinggi tanpa harus berasal dari kalangan partai politik guna meningkatkan kepercayaan publik.
Hal itu dikemukakan pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Siti Zuhro ketika dimintai pendapatnya soal rencana Presiden Jokowi melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.
Langkah itu perlu diambil terutama setelah Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara menjadi tersaangka dalam kasus korupsi.
“Tidak ada maknanya kapabilitas tanpa integritas, apalagi dalam hitungan minggu, dua orang menteri terkena operasi tangkap tangan (OTT),” ujar profesor peneliti senior itu ketika dihubungi Bisnis, Selasa (23/12/2020).
Menurutnya, upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik bisa dilakukan dengan memilih para menteri, terutama di bidang sosial dan ekonomi, yang punya integritas tinggi. Apalagi, Indonesia tengah menghadapai tantangan besar soal kemiskinan akibat dampak dari pandemi Covid-19.
Siti Zuhro mengatakan rendahnya kepercayaan publik yang disertai menurunkan pendapatan masyarakat akan mengancam legitimasi pemerintah. Dia menekankan, terlepas dari orang partai maupun luar partai, Presiden Jokowi harus benar-benar menggunaan hak prerogatifnya untuk memilih mereka yang berintegritas tinggi sebagai pembantunya.
Baca Juga
Oleh Karena itu, dia mengusulkan agar Presiden Jokowi membuat kontrak politik dengan parpol pengusul menteri, bukan dengan pribadi calon menteri. Alasannya, parpol tersebut harus ikut bertanggung jawab dan tidak bisa lepas tangan kalau ternyata menteri tersebut tidak punya integritas atau terlibat kasus korupsi .
Terkait sejumlah nama yang disebut-sebut akan masuk ke jajaran kabinet, Siti Zuhro menilai sudah cukup bagus dari sisi integritas. Dia menyebut dua nama seperti Sandiaga Uno dan Tri Rismaharini merupakan sosok yang punya integritas publik yang tinggi.
Hanya saja tentu integritas juga harus disertai dengan kematangan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi kementerian yang dipimpin sang menteri nantinya.
Sebelumnya isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin makin berhembus kencang dan sejumlah nama mencuat sejak beberapa hari terakhir.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Faisol Reza mengaku mendengar informasi ada enam sampai delapan menteri di Kabinet Indonesia Maju akan diganti. Menurutnya, perombakan kabinet dilakukan sebagai langkah untuk memperbaiki penanganan dampak ekonomi dan kesehatan akibat pandemi virus corona atau Covid-19.
Nama Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono disebut-sebut sebagai salah satu yang terkuat bakal mengisi kursi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo. Meski demikian, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan pihaknya tidak memiliki kapasitas untuk mengusulkan Trenggono menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dinilai potensial menggantikan Menteri Sosial Juliari Batubara. Sama seperti Edhy, Juliari kini berstatus sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.
