Bisnis.com, JAKARTA — Para ahli China telah memperingatkan terhadap rencana Amerika Serikat untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Bulan pada tahun 2027. Pedoman Kebijakan Luar Angkasa-6 (Space Policy Directive-6/SPD-6) AS menyatakan bahwa harus ada sistem tenaga fisi di permukaan Bulan yang dapat diskalakan ke kisaran daya 40 kilowatt-listrik (kWe) dan lebih tinggi.
SPD-6 membayangkan Strategi Nasional AS untuk Tenaga dan Propulsi Nuklir Luar Angkasa. Sebuah laporan media China mengatakan bahwa ambisi AS dapat mengarah pada proyek militer Bulan di masa depan karena mereka mencari supremasi luar angkasa terlepas dari kerusakan yang ditimbulkannya.
Sementara itu, seperti dikutip dari https://eurasiantimes.com/, Sabtu (19/12/2020), AS mengklaim bahwa pembangkit itu akan "mendukung keberadaan Bulan yang berkelanjutan dan eksplorasi Mars", sedangkan China berspekulasi bahwa ada kepentingan militer AS di balik pembangunan pembangkit tersebut.
Pakar di bidang militer China, Song Zhongping mengatakan kepada Glabal Times yang dikelola pemerintah bahwa Bulan kaya akan helium-3, yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi melalui fusi nuklir.
Atas nama membangun pembangkit listrik tenaga nuklir yang mencakup eksploitasi bahan nuklir, katanya, AS dapat mengubah Bulan menjadi tempat produksi senjata nuklir.
Presiden AS Donald Trump telah mengeluarkan SPD-6 yang menjabarkan strategi nasional untuk penggunaan sistem tenaga nuklir dan propulsi yang bertanggung jawab dan efektif. SPD-6 datang pada saat Chang'e-5 berhasil menyelesaikan misi bulannya dan kembali ke Bumi dengan membawa dengan sampel-sampel yang ada di bulan.
Baca Juga
Ahli di China tersebut mengklaim bahwa penandatanganan SPD-6 menunjukkan niat AS untuk menyeret China ke perlombaan luar angkasa, seperti yang terjadi dengan Uni Soviet pada 1980-an di bawah program 'Star Wars' Ronald Reagan. SPD-6 adalah Inisiatif Pertahanan Strategis AS yang bertujuan untuk melindungi negara adidaya itu dari serangan senjata nuklir strategis balistik.
Lebih lanjut, kebijakan AS menggunakan (space nuclear power and propulsion/SNPP) untuk mempertahankan dan memajukan dominasi dan kepemimpinan strategisnya di ruang angkasa menunjukkan "unilateralisme AS", kata Li Haidong, seorang profesor di Institut Hubungan Internasional Universitas Urusan Luar Negeri China.
Li menuduh rencana AS itu bertentangan dengan konsensus internasional tentang penggunaan luar angkasa. Sesuai dengan Perjanjian Bulan, yang diadopsi oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1979, benda-benda langit dan Bulan “tidak tunduk pada perampasan nasional dengan klaim kedaulatan, melalui penggunaan atau pendudukan, atau dengan cara lain”.
AS secara umum mengikuti aturan dalam perjanjian itu, tetapi tidak pernah bergabung secara resmi. Awal tahun ini, Presiden Trump telah mengusulkan aturan baru, sangat berbeda dengan perjanjian sebelumnya. Dinamakan 'Artemis Accord', ini memungkinkan penggunaan sumber daya bulan untuk keuntungan komersial.
Kesepakatan tersebut juga berfokus pada pembentukan "zona aman" di sekitar lokasi pendaratan, yang dapat diartikan sebagai kepemilikan de facto atas wilayah Bulan, yang dilarang oleh Perjanjian Luar Angkasa.
Perjanjian Luar Angkasa sebagian besar didasarkan pada 'Deklarasi Prinsip Hukum yang Mengatur Aktivitas Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Luar Angkasa'. Perjanjian ini memberi kerangka dasar untuk hukum ruang angkasa internasional.
