Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta aparat keamanan bersiaga pada pengerahan massa pasca-pencoblosan Pilkada 2020.
Dia menjelaskan bahwa saban Pilkada, acap kali terdapat pasangan calon yang tidak menerima hasil penghitungan suara termasuk hasil hitung cepat lembaga survei atau quick count.
Bentuk protes tersebut juga beragam mulai dari menggugat ke Mahkamah Konstitusi hingga pembakaran kantor penyelenggara pemilihan hingga kantor kepala daerah.
"Semua harus berhati-hati. Situasi pandemi sekarang ini semuanya terbahayakan. Yang melakukan kerumunan atau pengerahan massa, aparatnya juga bisa terancam oleh penularan,” katanya saat konferensi pers pemantauan Pilkada 2020, Rabu (9/12/2020).
Pengerahan massa usai pemilihan kepala daerah lanjutnya menjadi pemilcu penularan virus Covid-19.
Sementara itu, Mahfud mengklaim bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 berjalan cukup baik di atas 92 persen. Dia meminta semua pihak menjaga kondusifitas yang ada hingga masa pelantikan pasangan kepala daerah terpilih.
Baca Juga
“Jangan sampai di ujung ini yang terakhir sudah melalui tahap akhir supaya dijaga terus sampai beberapa hari ke depan sampai penetapan hasil KPU,” terangnya.
Senada, Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori sempat turun ke lapangan memantau proses pencoblosan surat suara. Dia menilai pemilihan berjalan lancar.
"Dari pantauan yang kami lakukan, secara umum berjalan baik, kami terus terang saja sesuai arahan Pak Mendagri untuk memantau ini terutama bagaimana penanganan Covid-19, supaya tidak ada klaster baru dalam Pilkada," katanya.
