Bisnis.com, JAKARTA — CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyebut pemerintah Indonesia akan membeli tanah di Makkah untuk pembangunan Kampung Haji, dengan harga 'terima beres' dari Arab Saudi.
Saat ditemui di Istana Kepresidenan, Rabu (30/7/2025), Rosan menyebut tanah yang rencananya dibeli Indonesia berlokasi dekat dengan Makkah. Namun, kawasan itu masih juga ditempati oleh beberapa penduduk.
"Mereka kasih ada 8 plot ya. Tapi tanahnya ini ada yang flat, ada yang berbukit, tapi kan ada penduduknya juga. Masih ada beberapa penduduknya juga," terangnya, dikutip Kamis (31/7/2025).
Namun demikian, Rosan memastikan bahwa relokasi penduduk yang masih menempati tanah tersebut akan menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi. Indonesia, terangnya, akan menawarkan harga terima beres, atau menyangkut keadaan bersih.
"Jadi, harga yang kami tawarkan itu nanti sudah menyangkut harga untuk keadaan bersih lah istilahnya. Ya, terima beres," ungkapnya.
Proses pembelian tanah itu, terang Rosan, bisa dilakukan dengan kombinasi antara pemerintah atau komersial. Namun, prosesnya akan dipimpin oleh Danantara.
Baca Juga
"Istilahnya kita private bidder lah," tambah pria yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu.
Mengenai harganya, Rosan menyebut tanah di setiap daerah akan memiliki harga yang berbeda. Kisaran harganya juga beragam, sekaligus tergantung dari luasnya yakni ada yang 25 hektare sampai 80 hektare.
Meski demikian, Rosan menyebut Indonesia mencari lokasi yang sangat dekat dengan Kota Makkah, dalam hal ini Masjidil Haram. Hal itu kendati tanahnya saat ini masih ditempati penduduk.
"Tentunya kalau makin besar mungkin jaraknya tidak sedekat yang misalnya hanya 16 hektare gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan oh mana ada tanah sebesar itu di Masjidil Haram. Ada, memang masih ada penduduknya tapi itu nanti akan diganti ruginya, direlokasi oleh pemerintah Arab Saudi," tuturnya.
Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi juga disebut akan mengubah undang-undang (UU) tentang kepemilikan tanah oleh asing di Makkah. Aturan itu ditargetkan efektif Januari 2026 sehingga pihak asing, dalam hal ini Indonesia bisa membeli hak milik tanah di salah satu Haramain tersebut.
"Efektif bulan Januari, bahwa pihak instansi asing boleh memiliki tanah secara hak milik di Makkah. Jadi, nanti saya juga akan terbang langsung ke sana untuk membicarakan lebih langsung dengan pemerintah Arab Saudi," kata mantan Duta Besar AS itu.
