Bisnis.com, BOGOR - Usai Menteri Sosial Juliari P. Batubara ditahan KPK terkait korupsi bansos, Menko Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy akan menjalankan tugas di Kementerian Sosial.
Hal itu diketahui dari penyataan Presiden Joko Widodo soal pengganti Mensos Juliari Batubara yang dicokok KPK.
Presiden Jokowi mengungkapkan dirinya akan menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk melaksanakan tugas Menteri Sosial.
Di sisi lain, Presiden menyatakan tidak akan melindungi siapa pun yang terlibat korupsi. Presiden menyebutkan, dia sudah mengingatkan jauh-jauh hari agar tidak terjadi korupsi.
“Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional,” ucap Presiden, dikutip dari saluran Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (6/12/2020).
Presiden juga menegaskan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Baca Juga
Presiden menyatakan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK terkait penetapan Menteri Sosial Juliari P. Batubara sebagai tersangka.
“Kita hormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK dan perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju: Jangan korupsi!” kata Presiden Jokowi.
Presiden juga menegaskan bahwa pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi, baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten, dan kota.
“Itu uang rakyat, apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan Covid dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat,” tegas Presiden.
Sementara itu, politisi Partai Demokrat Hinca Panjaitan melalui akun twitter mencuitkan soal bansos dan pentingnya Presiden mengingatkan agar pejabat di bawahnya "sadar" bekerja dan mempertebal nurani.
Ingat juga, negara kita menambah "jumlah utang" yg besar sekali di masa pandemi ini. Salah satunya ditujukan untuk mendanai bansos.
— HincaPandjaitanXIII (@hincapandjaitan) December 6, 2020
Pengawasan oleh KPK memang diperlukan, tapi Presiden juga harus aktif mengingatkan pejabat dibawahnya untuk "sadar" bekerja dan mempertebal nurani pic.twitter.com/0XxgEuEfqK
