Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Dana Bansos Covid-19 dari Utang, Masih Dikorupsi. Publik: Biadab!

Operasi tangkap tangan KPK terhadap dugaan korupsi dana bansos oleh Menteri Sosial Juliari Batubara memancing kemarahan publik. Duit dari utang untuk warga miskin terdampak Covid-19 justru dikorupsi.
Hendri Tri Widi Asworo
Hendri Tri Widi Asworo - Bisnis.com 06 Desember 2020  |  12:18 WIB
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020). ANTARA FOTO - Hafidz Mubarak A
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020). ANTARA FOTO - Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Penetapan tersangka Menteri Sosial Juliari Batubara dan jajarannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat publik murka. Pasalnya, dugaan korupsi yang dilakukan dengan mengutip dana bantuan sosial (bansos) untuk warga miskin terdampak Covid-19.

Dana bansos bagi warga miskin terdampak Covid-19 itu sendiri bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020. APBN itu berasal dari utang yang digali pemerintah untuk menambal defisit anggaran tahun ini.

Defisit anggaran pemerintah pada tahun ini membengkak sebesar Rp1.039 triliun atau 6,34 % dari total produk domestik bruto (PDB). Defisit anggaran ini akan membebani keuangan negara hingga 10 tahun mendatang.

Defisit tersebut dibiayai dengan menerbitkan utang. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berbagi beban dalam menerbitkan surat utang. Salah satu kebutuhan utama penerbitan surat utang itu untuk perlindungan sosial, seperti bansos warga miskin terdampak Covid-19.

Alokasi utang dari perlindungan sosial mencapai RP234,33 triliun. Bila diperinci anggaran perlindungan sosial itu sebagai berikut:

1. PKH dan bantuan beras PKH Rp41,97 triliun
2. Sembako dan bantuan tunai sembako Rp47,22 triliun
3. Bansos Jabodetabek Rp7,1 triliun
4. Bansos Non-Jabodetabek Rp33,1 triliun
5. Program prakerja Rp20 triliun
6. Diskon listrik Rp11,62 triliun
7. BLT dana desa Rp31,8 triliun
8. Bantuan subsidi gaji Kemenaker 29,85 triliun
9. Bantuan gaji guru honorer Kemendikbud Rp2,94 triliun
10. Bantuan gaji guru honorer Kemenag Rp2,08 triliun
11. Subsidi kuota internet Kemendibud Rp5,5 triliun
12. Bantuan internet siswa, mahasiswa, dan guru Kemenag Rp1,16 triliun

Dari alokasi utang perlindungan sosial terdampak Covid-19 tersebut terbanyak ada di Kemensos, lembaga di bawah pimpinan Juliari Batubara. Bisnis mencatat alokasi anggaran Kemensos pada tahun ini mencapai Rp134 triliun.

Korupsi dana bansos bagi warga miskin terdampak Covid-19, apalagi duit diperoleh dari utang tersebut, memicu kemarahan publik. Kemarahan diluapkan melalui media sosial. Kata 'biadab' menggema menjadi trending topic, selain kata tagar #bansos #pdip #mensos #menteri #korupsi dan lainnya.

Salah satu kemarahan dicuit oleh Said Didu. Mantan Sekretaris Menteri BUMN dan juga aktivis KAMI memprotes keras korupsi dana bansos yang diperuntukan untuk rakyat miskin. "Ini pekerjaan biadab." 

Hal serupa disampaikan oleh akun Twitter @UmarChelsea__75. Dia kader partai PDIP yang mengaku partai wong cilik malah melakukan korupsi dana bansos.

Hinca Pandjaitan yang juga kader Partai Demokrat mengkritik gelembung utang pemerintah yang melonjak untuk kebutuhan selama pandemi justru dikorupsi. Menurutnya, Presiden harus turun langusng aktif mengungatkan pejabat di bawahnya.

Hal serupa disampaikan oleh @sudjiwotedjo. Budayawan ini secara tegas menyampaikan bahwa mendengar korupsi bansos lekas menyulut kebencian pada pelakunya. Bahkan, ada wacana hukuman mati.

Alissa Wahid, putri Presiden ke-3 Abdurrahman Wahid menyindir pernah diprotes Mensos Juliari Batubara saat bagi-bagi bansos yang paketnya sama dengan sembako Gusdurian.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK korupsi utang bansos Juliari P. Batubara
Editor : Hendri Tri Widi Asworo

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top