Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia bersama sejumlah negara membentuk Sub-Regional Senior Official Counter Terrorism Policy Forum untuk membendung ancaman terorisme.
Pembentukan forum ini bertujuan untuk saling bertukar ilmu atau strategi dalam penanggulangan terorisme dalam agenda The 3rd Sub-Regional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Security (SRM on CTTS ke-3).
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menuturkan bahwa kesepakatan itu untuk mempermudah pencapaian penanganan serangan terorisme.
“Disetujuinya pembentukan Senior OfficialsCounter-Terrorism Policy Forum dalam SRM untuk memudahkan pencapaian yang dibahas dalam agenda ini,” katanya dalam keterangannya, Selasa (1/12/2020).
Delegasi Pemerintah Indonesia dipimpin Menko Polhukam beserta negara-negara sahabat dalam Kerjasama Sub-Regional, membahas secara mendalam aspek-aspek yang mendapat perhatian bersama, guna mengatasi ancaman jaringan terorisme.
“Kita semua sepakat bahwa situasi Pandemi Covid-19 yang sedang kita alami ini tidak mengurangi ancaman radikalisme, dan terorisme. Di beberapa negara, ancaman tersebut justru nampak makin kentara,” ujarnya.
Baca Juga
Pertemuan SRM merupakan pertemuan tingkat Menteri Koordinator negara-negara sub-regional yang diselenggarakan sejak tahun 2017 dengan Indonesia dan Australia sebagai co-chairs.
Pertemuan SRM membahas isu-isu keamanan regional, termasuk penanggulangan ancaman terorisme di Kawasan penanganan Foreign Terrorist Fighters (FTFs) serta upaya penanggunlangan ekstrimisme berbasis kekerasan.
Selain itu, pertemuan ini juga membahas pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap upaya penanggulangan terorisme dan keamanan sub-regional dan kesiapan dan upaya bagi kegiatan penanganan FTFs pada tingkatan sub-regional.
Menko Mahfud dalam forum ini mengusulkan untuk memperkuat Jakarta Working Group yang sudah ada, untuk membentuk sebuah Senior Officials Counter-Terrorism Policy Forum. Forum ini nantinya akan diketuai oleh seorang pejabat setingkat Eselon 1.
“Adanya kesamaan pandangan tentang isu FTF dan perlunya persiapan dalam menghadapi kembalinya para FTF dan keluarganya; kemudian perlu adanya pertukaran informasi diantara negara-negara SRM, baik dalam jumlah FTF, pergerakan FTF dan juga kebijakan penanganan FTF, mendasasi kesamaan pembahasan kepentingan pada forum ini.”
Adapun, kegiatan ini dihadiri jajaran perwakilan dari Kemenko Polhukam, BNPT, Kemenkumham, BIN, BSSN, Kemenlu, Densus 88. Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton, Menteri Pertahanan Brunei Darussalam, Menteri Kehakiman Selandia Baru, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman Singapura, perwakilan dari Filipina, Malaysia, Myanmar dan Thailand.
Pertemuan ini dilakukan secara hybrid. Delegasi RI dan perwakilan Kedutaan Besar mengikuti pertemuan bersama Menko Polhukam sementara Delegasi negara-negara Sub-Regional mengikuti pertemuan secara daring.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
