Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Daerah Diminta agar Tidak Membuat Aturan yang Memberatkan Masyarakat

Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori pada rapimnas Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) 2020 mengingatkan agar DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah memiliki fungsi penyusunan regulasi, fungsi penganggaran, dan pengawasan.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 24 November 2020  |  00:48 WIB
Rapat Pimpinan Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) 2020 di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, (23/11/2020)./ANTARA - HO/Kemendagri
Rapat Pimpinan Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) 2020 di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, (23/11/2020)./ANTARA - HO/Kemendagri

Bisnis.com, JAKARTA— Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori mengingatkan supaya kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk tidak membuat peraturan yang memberatkan masyarakat.

Muhammad Hudori pada Rapat Pimpinan Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) 2020 di Jakarta, Senin (23/11/2020), mengingatkan agar DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah memiliki fungsi penyusunan regulasi, fungsi penganggaran, dan pengawasan.

Untuk itu, kata dia, fungsi DPRD diharapkan pada masa pandemi Covid-19 ini harus lebih bersinergi dengan pemerintah daerah.

Pertama, kata Hudori, soal membangun komunikasi yang baik dalam mengimplementasikan dan menyosialisasikan secara masif protokol kesehatan, di antaranya penggunaan masker kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, konsepsi penyusunan rancangan peraturan pemerintah penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan birokrasi yang berbelit dan beban administrasi bagi publik atau masyarakat.

Ketiga, dalam rangka percepatan perizinan berusaha untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah, perlu dilakukan penyederhanaan terkait jenis dan prosedur perizinan,” kata Hudori.

Terkait dengan perizinan berusaha, dia menambahkan bahwa pada saat pandemi ini banyak warga negara yang menganggur sebagai imbas dari pemutusan hubungan kerja.

Untuk itu, pemerintah berupaya bagaimana membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, salah satunya melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

UU Ciptaker ini sebetulnya bertujuan untuk mendorong upaya penyiapan lapangan kerja bagi para pencari kerja dan pengangguran.

"Kemudian menata agar birokrasi yang berbelit menjadi tidak berbelit-belit, waktu proses penerbitan izin bisa menjadi lebih cepat dan biaya pengurusan pun dapat ditekan. Maka dari itu perlu dilakukan penyederhanaan,” ucapnya.

DPRD juga diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan dan mensosialisasikan secara masif tujuan dan niat baik adanya UU Ciptaker kepada masyarakat.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kemendagri peraturan daerah

Sumber : Antara

Editor : Zufrizal
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top