Bisnis.com, JAKARTA - Front Pembela Islam dan Muhammad Rizieq Shihab dinilai lebih baik terjun langsung dalam politik praktis.
FPI bisa menjadi partai politik atau Rizieq didorong menjadi calon presiden pada Pilpres di Indonesia.
Menurut pengamat militer dan politik dari Universitas Padjadjaran Muradi jika FPI sudah dinilai memiliki kekuatan politik alangkah baiknya ormas yang dikomandoi Rizieq Shihab itu membuat Parpol.
"Toh kalau memang FPI punya power mengendalikan politik, bikin partai saja," ucap Muradi kepada Bisnis, Minggu (22/11/2020).
Opsi lain, lanjut Muradi FPI bisa juga mengusung Rizieq Shihab sebagai calon presiden. Hal ini, lanjut Muradi, lebih baik dilakukan agar FPI mempunyai saluran politik.
"Supaya apa, ada saluran politik, jadi kalau kemudian sekarang dukung gak jelas endorse orang lain jadi bikin gaduh aja," ujarnya.
Baca Juga
Hal senada sempat dinyatakan anggota DPD yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.
Jimly menyarankan agar Rizieq berhenti melakukan aksi jalanan dan terjun langsung ke gelanggang politik.
Jimly mengatakan bahwa kontribusi Rizieq akan nyata jika ikut dalam dunia politik. Dengan demikian, dia bisa terlibat dalam pembuatan kebijakan untuk kemaslahatan bangsa.
“Berjuanglah secara resmi, jangan terus-terusan mobilisasi massa di jalanan. Banyak mudaratnya,” kata Jimly melalui cuitan akun Twitternya, Selasa (10/11/2020).
Sementara itu, Ketua Presidium Alumni 212 (PA 212) Slamet Ma’arif dalam pernyataannya menyebutkan bahwa Rizieq Shihab tidak akan masuk ke partai.
Setiba di Indonesia, Rizieq dipastikan tidak akan langsung masuk ke dalam partai, baik itu partai lama maupun partai berhaluan Islam baru seperti Partai Ummat dan Partai Masyumi Reborn, kata Ma’arif.
Hal tersebut sangat disayangkan oleh Jimly karena bila Rizieq bisa bersatu ke dalam sebuah partai, dia bisa melakukan konsolidasi dengan baik.
Pengamat politik dari Universitas Presiden (President University) Fahlesa Munabari menyebutkan dalam iklim demokrasi, tentu akan tepat jika kompetisi dilangsungkan melalui jalur pemilu.
"Daripada melalui jalur-jalur non-pemilu seperti protes-protes massa yg dilakukannya saat ini," ujarnya.
Ia menambahkan isu HRS diusung menjadi calon presiden sebenarnya sudah lama.
"Namun FPI tentu tidak bisa mengajukan, kecuali jadi parpol dulu, dan itu pun untuk maju jadi kandidat capres ada persyaratannya dalam undang-undang yang harus dipenuhi, dan itu tidak mudah," tambahnya.
Terkait kemungkinan FPI menjadi parpol, Fahlesa menegaskan soal apakah semuanya sudah satu suara untuk bertransformasi menjadi parpol.
"Dalam Musyawarah Nasional FPI III tahun 2013 isu ini sempat mengemuka, tapi diputuskan untuk tidak bertransformasi menjadi parpol," ujar peneliti yang menulis buku berjudul Mendamaikan Syariah dan NKRI ini.
Soal jumlah massa dan cabang FPI yang terkesan banyak di daerah, Fahles menyebutkan terkadang secara tampak luar banyak, tapi ternyata tidak memenuhi syarat untuk jadi parpol karena masih kurangnya DPD.
"HTI pun dulu demikian, isu untuk menjadi parpol sempat mengemuka namun ternyata salah satu faktor yang membuatnya tidak jadi karena kurangnya jumlah DPD," urai Fahlesa.
Sejak kepulangan Rizieq Shihab, FPI menjadi sorotan di mata publik. Mulai dari penyambutan di Bandara Soekarno-Hatta, acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan resepsi pernikahan putri Rizieq Shihab yang melanggar protokol kesehatan, hingga pencabutan baliho oleh TNI.
Wakil Presiden Ke-10 dan 12 Jusuf Kalla pun ikut mengomentari fenomena pascakepulangan Imam Besar FPI Muhammad Rizieq Shihab. Dia menilai situasi ini karena terjadi kekosongan kepemimpinan.
JK mengatakan kepulangan Rizieq Shihab menyita perhatian banyak kalangan hingga Polisi dan TNI turun tangan menghadapi kondisi tersebut.
“Ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat luas,” katanya saat diskusi virtual youtube PKSTV, Jumat (20/11/2020) malam.
Menurut JK, akibat kekosongan kepemimpinan tersebut, masyarakat mencari alternatif lain yang dinilai mewakili aspirasi mereka. Ketika Rizieq kembali ke Indonesia, masyarakat kemudian mendukung gerakannya.
