Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah tidak terburu-buru melakukan vaksinisasi Covid-19 karena data keamanan dan keselamatannya belum jelas.
"Jangan terburu- buru setelah efektif pemerintah harus menunggu data keamanan dan keselamatan vaksin dari uji klinis tahap tiga dari berbagai negara," kata Rahmad kepada awak media, Kamis, (19/11/2020).
Menurut politisi PDIP itu, parlemen sendiri sedianya terus mendorong agar vaksin Covid-19 harus mencakup tiga aspek, yakni efektifitas, keselamatan dan keamanan sebelum disebar luaskan ke masyarakat.
"Sewaktu kita rapat dengan kementerian kesehatan dan tim nasional penanggulangan Corona, kita berpesan agar tidak tergesa-gesa di dalam proses vaksinasi, baik pelaksaanan maupun pengadaan,” ujarnya.
Rahmad mengaku, tidak mempermasalahkan jika memang upaya vaksin molor dari jadwal yang ditargetkan. Menurut Rahmad, hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah aspek efektifitas, keselamatan dan keamanan.
"Sehingga ketika disampaikan kepada rakyat tidak ada rasa was-was. Rakyat juga nyaman jadi kita menjadi pelajaran bersama cari infomasi detailnya dari produsen (vaksin)," jelasnya.
Baca Juga
Pemerintah sebelumnya menjadwal ulang pemberian vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat menjadi minggu ketiga di bulan Desember 2020. Penjadwalan ulang ini merupakan kedua kalinya yang diagendakan oleh pemerintah.
Pasalnya, pemerintah pernah menjadwalkan bahwa vaksinasi akan dilakukan pada November dan Desember 2020. Namun, karena rekomendasi dari PT Bio Farma, akhirnya penjadwalan tersebut ditunda dan dialihkan ke Desember 2020.
Akan tetapi, beberapa organisasi profesi kedokteran seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah menyampaikan secara terbuka agar pemerintah tidak terburu-buru melaksanakan vaksinasi massal kepada masyarakat. Mereka menginginkan adanya jaminan keamanan, imunogenitas, dan efektivitas vaksin sehingga mampu memberikan rasa aman di tengah masyarakat.
Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebelumnya minta penundaan vaksinasi tersebut hingga benar-benar aman digunakan.
Mereka juga minta pemerintah untuk mengikuti perkembangan pengadaan vaksin Covid-19 di negara lain.
