Bisnis.com, JAKARTA - Dokter sekaligus pegiat media sosial, Tirta Mandira Hudhi, menilai aparat penegak protokol kesehatan Covid-19 tidak berani untuk memberikan sanksi kepada tokoh berpengaruh dengan massa pendukung kendati telah melanggarnya.
Hal itu diungkapkannya dalam acara Indonesia Lawyers Club bertajuk ILC Prokes Dilanggar, Selasa (17/11/2020) malam. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 cenderung menurun lantaran sejak kondisinya tidak berubah signifikan kendati telah melakukan pembatasan sejak Maret 2020.
Kepercayaan publik itu, jelasnya, kian menurun lantaran melihat penegakan protokol yang tebang pilih.
"Kita lihat PSBB di DKI, jam malam di Suarbaya, trus ada juga jam malam di Depok Bandung Bogor, tetep aja kita melihat penegak hukum itu luar biasa saat razia masker... Tapi kepada tokoh yang punya massa enggak ngapa-ngapain," tegasnya seperti tampak dalam video yang diunggah ke akun Youtube ILC tvOne.
Tirta mencontohkan tidak adanya ketegasan dari aparat dalam kampanye Pilkada 2020. Kampanye Pilwalkot Solo dengan salah satu calonnya adalah Gibran Rakabuming, Putera Presiden Joko Widodo, menjadi salah satu contohnya.
Baca Juga
"Gibran, kawan saya itu diarak-arak rombongan di Solo. Kita lihat media yang upload nggak ada...Ramai itu, KPU hanya menegur," jelas dia.
Hal serupa terjadi di Klaten, jelasnya, lantaran arak-arakan kampanye Pilkada 2020, kemarin jumlah pasien yang masuk rumah sakit meningkat.
Dengan demikian, kata Tirta, seharusnya kepala daerah daerah lain juga dipanggil oleh aparat lantaran adanya pelanggaran tersebut.
"Jadi kalau misalkan Pak Anies dipanggil, harusnya Pak RK [Ridwan Kamil] dipanggil, Pak Ganjar [Pranowo] dipanggil. Bandung, saya bisa ngomong karena saya sendiri turun bersama Satgas Jabar razia dan edukasi di 2 cafe," ujarnya.
