Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan tanggapan mengenai kasus kerumunan yang terjadi di Ibu Kota pada masa pandemi Covid-19.
Luhut menyatakan bahwa kerumunan-kerumunan menjadi penyebab munculnya klaster baru Covid-19.
“Kita juga tidak ingin kerumunan karena ternyata kerumunan adalah penyebab klaster-klaster baru dan itu sudah ada evidence,” kata Luhut dalam Webinar UGM, Selasa (17/11/2020).
Dia juga menyayangkan adanya kerumunan-kerumunan yang terjadi di wilayah DKI Jakarta pada masa pandemi Covid-19. Namun, Luhut tidak menyebut dengan jelas kerumunan mana yang dimaksud.
Tidak hanya itu, Luhut juga menyinggung adanya pejabat yang justru hadir dalam kerumunan dan adanya pihak yang tidak melakukan karantina.
“Kita sangat menyayangkan di Jakarta terjadi kerumunan-kerumunan yang tidak baik dan disayangkan juga ada pejabat yang hadir dalam kerumunan itu dan tidak karantina,” ujarnya.
Baca Juga
Luhut menyatakan seharusnya tidak ada dispenasi terkait karantina, khusunya untuk orang yang baru kembali dari luar negeri. Menurutnya, karantina penting dilakukan untuk mencegah risiko penularan Covid-19.
Dia pun mencontohkan langsung melakukan karantina sekembalinya dari lawatannya ke China beberapa waktu lalu.
“Saya waktu kembali dari Yunan melakukan karantina satu minggu sebelum melakukan aktivitas lainnya. Nanti ini balik dari Amerika juga ada prosedur harus karantina. Jadi tidak boleh ada dispensasi pada siapapun terutama dari negara-negara yang dianggap bermasalah,” ungkapnya.
Sementara itu diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah menyesalkan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di markas FPI di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.
Diketahui, Imam Besar FPI Rizieq Shihab menggelar acara pernikahan putrinya dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Markas FPI pada Sabtu (14/11/2020) lalu.
"Pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid di Petamburan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers, Senin (16/11/2020).
Mahfud mengatakan bahwa Pemerintah pusat telah memperingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meminta penyelenggara mematuhi protokol kesehatan.
"Penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi DKI, Ibu Kota Jakarta berdasarkan hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan," ujar Mahfud.
