Bisnis.com, JAKARTA - Tim kampanye Donald Trump akan menggugat negara bagian Nevada setelah gagal menggugat di Georgia dan Michigan pada Kamis (5/11/2020), di tengah pertarungan ketat Pilpres AS 2020 melawan Joe Biden.
Tim kampanye Trump menyebut ada penyimpangan pemungutan suara di Nevada.
Menurut Reuters, Kamis (6/11/2020), dalam kasus Georgia, tim kampanye Trump menuduh 53 surat suara yang datang terlambat dicampur dengan surat suara yang datang tepat waktu. Di Michigan, mereka berusaha untuk menghentikan penghitungan suara dan mendapatkan akses yang lebih besar ke proses tabulasi.
Hakim negara bagian membatalkan kedua gugatan tersebut pada hari Kamis (6/11/2020).
"tidak ada bukti bahwa surat suara yang dipermasalahkan tidak sah," kata Hakim James Bass, seorang hakim pengadilan tinggi di Georgia.
Dalam kasus Michigan, Hakim Cynthia Stephens mengatakan dia tidak memiliki dasar untuk menemukan ada pelanggaran serupa.
Baca Juga
Sekutu Trump menuduh bahwa telah terjadi penyimpangan pemungutan suara di Clark County yang padat penduduk di Nevada, yang mencakup Las Vegas.
Seorang juru bicara kampanye Trump tidak menanggapi tentang putusan Michigan dan Georgia.
Suara masih dihitung di ketiga negara bagian, di antara segelintir negara bagian yang bisa menentukan kepresidenan. Penantang Trump dari Demokrat, Joe Biden, unggul tipis di Nevada, Trump unggul tipis di Georgia, dan Biden diproyeksikan menang di Michigan.
Pada konferensi pers di Las Vegas pada Kamis (6/11/2020), mantan Jaksa Agung Nevada Adam Laxalt dan anggota tim kampanye Trump lainnya, termasuk mantan pejabat pemerintahan Richard Grenell, tidak memberikan bukti untuk mendukung tuduhan penyimpangan pemungutan suara yang mereka tuduhkan dan tidak menjawab pertanyaan dari wartawan.
"Kami yakin ada pemilih meninggal yang sudah dihitung. Kami juga yakin bahwa ada ribuan orang yang suaranya telah dihitung telah pindah dari Clark County selama pandemi," kata Laxalt.
Dia mengatakan gugatan akan diajukan ke pengadilan federal untuk meminta hakim untuk menghentikan penghitungan suara yang tidak sah.
Joe Gloria, seorang pejabat pemilihan di Clark County, mengatakan kepada wartawan bahwa tidak ada bukti pemungutan suara yang tidak sah sedang diproses.
Bob Bauer, penasihat senior kampanye Biden, menyebut berbagai tuntutan hukum Trump sebagai gangguan sia-sia dan mengatakan bahwa strategi tersebut dirancang untuk merusak integritas proses pemilihan.
"Ini adalah bagian dari kampanye misinformasi yang lebih luas yang melibatkan beberapa teater politik," katanya.
"Mereka dimaksudkan untuk memberi kampanye Trump kesempatan untuk menyatakan penghitungan suara harus dihentikan. Penghitungan suara itu tidak akan berhenti," katanya kepada wartawan, Kamis.
Pakar hukum pemilu mengatakan strategi hukum Trump tidak mungkin berdampak menentukan pada hasil pemilu.
Para ahli mengatakan, litigasi itu berfungsi untuk menarik penghitungan suara dan menunda media besar untuk menyatakan Joe Biden sebagai pemenang, yang akan memiliki implikasi politik yang mengerikan bagi Trump.
"Manuver hukum saat ini terutama merupakan cara kampanye Trump untuk mencoba memperpanjang permainan bola dengan harapan jangka panjang bahwa beberapa anomali serius akan muncul," kata Robert Yablon, seorang profesor di Fakultas Hukum Universitas Wisconsin-Madison kepada Reuters. "Sampai sekarang, kami belum melihat indikasi penyimpangan sistematis dalam penghitungan suara."
Trump telah berulang kali mengatakan bahwa dia akan membawa gugatan ini ke Mahkamah Agung AS, yang memiliki mayoritas konservatif 6-3 termasuk tiga hakim yang dia tunjuk.
Tetapi gugatan perihal pemilu AS biasanya diselesaikan di pengadilan negara bagian masing-masing. Pengadilan federal hanya akan mengusut gugatan yang berkaitan pelanggaran konstitusi AS.
Kasus sengketa pemilu AS yang pernah ditangani pengadilan federal adalah pemilu AS 2000 antara George W. Bush vs Al Gore.
Dalam kasus itu, Mahkamah Agung membatalkan keputusan pengadilan tinggi Florida yang memerintahkan penghitungan ulang manual dan mendorong Al Gore dari Partai Demokrat untuk menyerahkan hasil pemilihan kepada George W. Bush dari Partai Republik.
Hasil pemungutan suara krusial di Florida akhirnya diputuskan dengan selisih 537 suara, yang kemudian memenangkan George W. Bush.
Di Pennsylvania, di mana Trump nyaris memimpin tetapi Biden memperoleh keuntungan, kampanye Trump dan Partai Republik lainnya telah mengajukan berbagai tantangan hukum.
Pengadilan banding di Pennsylvania pada hari Kamis memerintahkan agar pejabat kampanye Trump diizinkan untuk mengamati lebih dekat pemrosesan surat suara di Philadelphia, yang menyebabkan penundaan singkat dalam penghitungan.
Partai Demokrat Pennsylvania pada hari Kamis mengajukan surat ke Mahkamah Agung AS yang mengatakan meskipun mereka tidak akan menentang upaya kampanye Trump untuk campur tangan dalam banding yang tertunda, di mana Partai Republik berusaha untuk memblokir surat suara yang datang terlambat di negara bagian itu, upaya tim kampanye Donald Trump terlalu prematur untuk membawa masalah ini ke pengadilan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
