Bisnis.com, JAKARTA – Nama Profesor Henri Subiakto menjadi perbincangan di media sosial. Itu terjadi ketika salah satu Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu diundang untuk menjadi pembicara di tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (28/10/2020).
Prof. Dr. Drs. Henri Subiakto, S.H., M.Si., adalah seorang pengajar atau dosen di Universitas Airlangga Surabaya. Selain menjadi pengajar atau dosen, Prof. Henri Subiakto juga menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI sejak tahun 2007. Ia juga merupakan seorang pakar di bidang Ilmu Komunikasi Politik.
Mengutip dari blog resmi milik henrisubiakto.com, jenjang pendidikannya terbilang sangat mengagumkan. Pada tahun 1987, ia menjadi alumni jurusan Komunikasi Fisipol Universitas Gadjah Mada. Di tahun yang sama ia juga menjadi alumni dari Fakultas Hukum UII.
Kemudian, di tahun 1996, ia menjadi alumni Pascasarjana Komunikasi Universitas Indonesia. Empat tahun berikutnya, ia menjadi alumni PAI London UK.
Pada tahun 2003, ia diberikan penghargaan oleh US Department of State sebagai Curriculum on Journalism. Di tahun 2006, mengikuti International Fellow, on Short Course of Advance Research for Communication di Edith Cowan University, Perth Australia.
Hendri dikukuhkan sebagai guru besar pada 30 April 2016 lalu. Di pengukuhan tersebut, Henri membacakan orasi ilmiahnya yang berjudul “Transformasi Teknologi Komunikasi Digital terhadap Perubahan Sosial sebagai Persoalan Aktual”.
Dikutip dari laman resmi unair.ac.id, Prof. Henri Subiakto pernah mendapatkan penghargaan British Chevening Award pada tahun 2000, dan pada tahun 1998 mendapatkan penghargaan sebagai Dosen Teladan.
Pada 2007, dia pernah menjadi Komisaris Utama (Ketua Dewas) Perum LKBN. Enam tahun kemudian, tepatnya 2013, Henri sempat menjadi Komisaris PT Metra Digital (Telkom Group).
Sebelumnya, Politisi Gerindra Fadli Zon terlibat debat panas dengan Staf Ahli Menkominfo Henri Subiakto di tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) tadi malam, Selasa (27/10/2020).
Tayangan tersebut diunggah melalui akun Youtube Indonesia Lawyers Club, Rabu (28/10/2020), dengan mengangkat tema ‘Menunggu Vaksin Covid-19: Antara Harapan dan Kecemasan’.
Fadli merasa kecewa karena Menkominfo Johnny G. Plate tidak bisa membedakan antara hoaks dan ruang percakapan di masyarakat.
“Itu karena pemerintah gagal mengkomunikasikan kepada rakyat. Itu persoalannya. Karena kegagalan itulah orang kemudian tidak ada kepastian. Itu juga bagian dari public distrust,” sambung Fadli.
Kemudian Henri mengatakan persoalan kemanusian ditarik menjadi ajang politisasi yang menyebabkan hoaks bermunculan.
Mendengar jawaban Henri, Fadli Zon kembali menyanggah dan menunjukkan sikap tidak percaya terhadap apapun yang diucapkan oleh staf ahli Menkominfo tersebut.
“Aduh, ini kok nggak mutu banget omongannya. Coba yang jelas tentang politik tadi,” kata Fadli.
Fadli mempertanyakan pernyataan Henri yang inkonsisten antara satu sama lain yang bertabrakan. Sebab, di satu sisi pemerintah mengatakan masih melakukan trial and error.
Di sisi lain, Kementerian Kominfo sudah melakukan judgement bahwa pernyataan soal vaksin adalah hoaks.
Perdebatan ini kemudian mengarah ke persoalan harga vaksin yang mencapai harga US$2. Sementara untuk harga, Henri mengaitkannya dengan teori supply dan demand.
Namun, lagi-lagi Fadli Zon melakukan "skak mat" atas pernyataan Henri.
“Saya kira Bapak nggak pantas duduk di sini. Apalagi mewakili institusi pemerintah yang bergengsi seperti Kominfo. Bapak baca dulu yang benar, riset dikit dulu, jangan berandai-andai. Data Bapak mana?” cecar Fadli Zon.
