Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

BUMDesma Bisa Kerja Sama Antardesa Lintas Provinsi

Adanya kerja sama BUMDesma yang dibangun lintas provinsi adalah ketika supply and demand bisa tertangani dengan baik dari hasil kerja sama antar desa tersebut.
Thomas Mola
Thomas Mola - Bisnis.com 28 Oktober 2020  |  12:40 WIB
Pegawai Bumdes mengamati produk, di outlet BUMNShop, Desa Bojong, Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (31/1/2019). - ANTARA/Nurul Ramadhan
Pegawai Bumdes mengamati produk, di outlet BUMNShop, Desa Bojong, Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (31/1/2019). - ANTARA/Nurul Ramadhan

Bisnis.com, JAKARTA--Kemendes PDTT menyebutkan peluang kerja sama antara BUMDesma lintas provinsi sangat terbuka jika memiliki potensi bisnis yang sama. Kendati setiap desa hanya memiliki satu BUMDes tetapi berpeluang memiliki beberapa BUMDesma.

Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) mengatakan, Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) bisa dibangun antar desa lintas provinsi. Kerja sama pembentukan BUMDesma lintas provinsi itu bisa terjadi jika ada kesamaan potensi dan kebutuhan desa.

“Dimungkinkan adanya BUMDesma yang dibangun antara desa di Jawa Tengah dengan desa di Nusa Tenggara Timur, dengan desa di Nusa Tenggara Barat, dengan desa di Aceh karena ada kesamaan potensi desa,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (28/10/2020).

Abdul menjelaskan, satu desa punya satu BUMDes, tapi bisa memiliki puluhan BUMDesma hasil kerja sama dengan desa lain, dengan zonasi wilayah di kecamatan, zonasi wilayah kabupaten, zonasi wilayah provinsi bahkan zonasi wilayah NKRI.

“Jadi, basis pembangunan BUMDesma adalah kesamaan dan kebutuhan potensi desa,” tambahnya.

Selain kesamaan potensi, lanjut Gus Menteri, dimungkinkan adanya kerja sama BUMDesma yang dibangun lintas provinsi adalah ketika supply and demand bisa tertangani dengan baik dari hasil kerja sama antar desa tersebut.

“Yang penting tetap di NKRI. Yang tidak mungkin terjadi adalah membangun BUMDesma antara Jawa Tengah dan Malaysia, itu yang enggak mungkin terjadi, karena sudah beda negara,” ucapnya.

Lebih lanjut, Gus Menteri mengatakan, bahwa BUMDes merupakan lembaga yang berbadan hukum eksklusif. Hal tersebut disebabkan dua faktor. Yang pertama, karena BUMDes berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Kedua, jumlah BUMDes tidak boleh melebihi jumlah desa.

Dia menyebutkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang BUMDes, Kemendes PDTT tidak membuat pasal yang mengatur tentang pembubaran BUMDes, yang ada hanya pasal pembekuan BUMDes.

Sejauh ini, Kemendes PDTT mencatat terdapat 74.593 desa, sehingga jumlah BUMDes juga akan sama. Pasalnya, setiap desa hanya memiliki satu badan usaha milik desa.

“Tetapi BUMDesma jumlahnya boleh terserah. Melebihi jumlah desa boleh, berkali-kali lipat dari jumlah desa yang ada di Indonesia juga dimungkinkan. BUMDesMa didirikan minimal oleh dua desa atau lebih atau kerja sama antardesa," jelasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Kemendes-Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi BUMDes
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top