Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyebutkan terdapat 30.000 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah teregistrasi dengan total omset Rp2,1 triliun.
Dari jumlah itu, saat ini kementerian tengah melakukan validasi terhadap 10.000 BUMDes.
Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) mengatakan, penguatan BUMDes sangat penting dilakukan untuk mendorong perekonomian di desa.
Langkah validasi dilakukan karena 10.000 BUMDes itu kebanyakan belum memiliki unit usaha.
“10.000 ini memang agak butuh keseriusan, karena banyak BUMDes yang belum memiliki unit usaha,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (30/9/2020).
Abdul menambahkan BUMDes juga didorong untuk melakukan sinergi dengan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di desa. Hal itu akan membantu BUMDes dari sisi produksi hingga pemasaran.
BUMDes, katanya, juga didorong untuk bekerja sama dengan perbankan. Sejauh ini, terdapat 14.045 BUMdes yang telah melakukan kerja sama dengan perbankan.
“Nah di sinilah sinergitas antar kementerian. Jadi sinergitas kementerian dan lembaga terus kita upayakan agar produktivitas ekonomi di desa meningkat dan itu menjadi penyanggah utama bagi ekonomi di perkotaan,” katanya.
Abdul optimistis desa bisa menjadi penyanggah ekonomi perkotaan. Terdapat dua potensi desa yang bisa mendukung perekonomian. Pertama, mendorong produk unggulan tiap desa.
“Ada yang memiliki unggulan kopra putih, ada yang memiliki unggulan vanila, ada yang memiliki unggulan jagung, ada yang memiliki unggulan padi. Semuanya kita optimalisasi melalui proses pendataan,” jelasnya.
Kedua, katanya, produksi tidak akan memberikan dampak ekonomi secara masif ketika tidak difasilitasi terkait dengan pemasaran produk. Untuk itu, penguatan BUMDes sangat penting.
“Itulah makanya kita juga melakukan revitalisasi atau penguatan BUMDes dan Badan Usaha Milik Bersama [BUMDesma],” paparnya.
