Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Setahun Nadiem Mendikbud, FSGI Beri 100 untuk Penghapusan Ujian Nasional

Nadiem mulanya akan menghapus UN pada 2021. Namun, karena pandemi Covid-19, rencana tersebut terealisasi setahun lebih awal.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 26 Oktober 2020  |  06:12 WIB
Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Senin (25/3/2019). - ANTARA/Syifa Yulinnas
Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Senin (25/3/2019). - ANTARA/Syifa Yulinnas

Bisnis.com, JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan nilai 100 untuk kebijakan penghapusan ujian nasional (UN) yang dilakukan Menteri Nadiem Makarim dalam 1 tahun menjabat.

"Kami memberikan nilai untuk UN 100, sempurna," kata pengurus pusat FSGI, Slamet Maryanto, dalam konferensi pers, Minggu (25/10/2020).

Nilai tersebut berdasarkan pemantauan terhadap 8 kebijakan dan data survei terkait kinerja Nadiem selama 1 tahun menjabat. Setelah melakukan analisis, FSGI memberikan penilaian kerja dengan menggunakan KKM atau kriteria ketuntasan minimum sebesar 75.

Slamet mengungkapkan alasan FSGI memberikan nilai di atas KKM karena kebijakan tersebut sesuai dengan perjuangan organisasi selama bertahun-tahun.

 "FSGI bertahun-bertahun selalu meneriakkan supaya menghentikan UN karena UN tidak menyelesaikan masalah pendidikan," katanya.

Menurut Slamet, Nadiem mulanya akan menghapus UN pada 2021. Namun, karena pandemi Covid-19, rencana tersebut terealisasi setahun lebih awal.

Slamet menilai, Nadiem sudah mengambil kebijakan yang tanggap. Sebab, dengan dihapusnya UN saat pandemi, dapat menghilangkan beban psikologi terhadap guru dan siswa. Penghapusan UN juga mengurangi biaya yang mesti dikeluarkan pemerintah, sekolah, maupun orangtua murid.

Sebagai pengganti Ujian Nasional, Nadiem mencanangkan asesmen kompetensi minimum. Kebijakan ini, kata Slamet, juga sejalan dengan usulan FSGI.

"Kebijakan asesmen nasional kami nilai sesuai amanat UU sisdiknas, sebagai evaluasi, sebagai pemetaan untuk perbaikan pendidikan tahun berikutnya," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ujian nasional Nadiem Makarim

Sumber : Tempo.Co

Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top