Bisnis.com, JAKARTA - Dalam pidato perdananya di depan parlemen, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menetapkan target ambisius agar negaranya menjadi netral karbon pada 2050.
Pengganti Shinzo Abe itu juga memprioritaskan upaya menghidupkan kembali ekonomi yang dilanda pandemi dan mendorong rencana pembangunan pusat keuangan internasional di Jepang.
"Pemerintahan akan berupaya membuat siklus yang baik antara ekonomi dan lingkungan. Kami akan mengerahkan semua upaya yang mungkin untuk menciptakan masyarakat hijau," kata Suga dalam pidatonya, dilansir Bloomberg Senin (26/10/2020).
Pengumuman komitmen netral karbon disambut baik oleh parlemen meskipun Suga belum memberikan detail mengenai hal itu, selain mengatakan kuncinya adalah inovasi seperti sel surya generasi berikutnya dan daur ulang karbon. Dia menambahkan bahwa tenaga nuklir akan tetap menjadi elemen bauran energi dan kebijakan negara tentang tenaga panas akan dirombak.
Target perubahan iklim untuk penghasil emisi gas rumah kaca terbesar kelima di dunia akan membuatnya sejalan dengan ekonomi utama lainnya, termasuk Uni Eropa dan China.
Menurut analisis oleh Grup Investor Asia tentang Perubahan Iklim, energi terbarukan harus menghasilkan setengah dari bauran energi Jepang pada 2030 dan negara tersebut perlu membatasi penggunaan batu bara dan gasnya untuk mempertahankan transisi teratur yang konsisten dengan menjaga pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius.
Baca Juga
Suga menambahkan bahwa dia akan melanjutkan rencana untuk mendorong para profesional industri keuangan untuk datang ke Jepang. Dia menegaskan kembali janji untuk mengakhiri tradisi mengharuskan dokumen resmi dicap secara fisik, yang telah memperlambat pergeseran Jepang ke digitalisasi.
Dia juga meminta orang untuk berkonsultasi dengan dokter secara online, serta mendapatkan perawatan kesuburan yang tercakup dalam asuransi kesehatan.
Pidato itu muncul setelah Suga melihat tingkat dukungan yang tinggi saat dia menjabat di tengah perselisihan mengenai penunjukan dewan penasehat akademik.
Suga, yang menjabat selama bertahun-tahun sebagai tangan kanan Abe, telah berjanji untuk mempertahankan kebijakan fiskal dan moneter yang fleksibel ala Abe yang dikenal dengan julukan Abenomics.
Dia telah berulang kali berjanji untuk mencoba mencegah penyebaran eksplosif virus corona, sambil mengatasi efek ekonominya, termasuk dengan memberikan subsidi di sektor pariwisata dan restoran. Jepang menyentuh rekor penurunan ekonomi terburuk pada kuartal kedua 2020 yang sebagian besar disebabkan oleh kebijakan pembatasan untuk membendung infeksi.
Pandemi telah mengurangi produk domestik bruto menjadi 505 triliun yen (US$4,82 triliun), terkecil sejak kuartal kedua 2013, tepat setelah dimulainya Abenomics. Abe telah berjanji untuk meningkatkan nominal PDB menjadi 600 triliun yen pada 2020. Sementara tanggapan pemerintah terhadap krisis telah dikritik, angka kematian Jepang jauh lebih rendah daripada di negara Kelompok Tujuh lainnya.
