Bisnis.com, DEPOK — Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, menggelar simulasi pemberian vaksin Covid-19 di Puskesmas Tapos pada Kamis (22/10/2020) yang akan dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Pejabat Sementara Wali Kota Depok Dedi Supandi mengatakan bahwa simulasi dilakukan sesuai prosedur operasional standar apabila vaksin itu telah ada.
Saat ini, pihaknya belum menerima vaksin Covid-19 yang akan diberikan untuk warga Kota Depok. Namun, jika vaksinnya sudah ada, warga bisa mendapatkan di puskesmas di seluruh wilayah Kota Depok.
Dalam simulasi vaksin tersebut, seperti dikutip Antara, Kamis (22/10/2020), terlebih dahulu ada penjelasan tentang vaksinasi dari ahli vaksin Universitas Indonesia (UI) dan persiapan serta strategi vaksinasi di Jawa Barat.
Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok Dadang Wihana mengatakan bahwa pemberian vaksin akan dilakukan pada November dan Desember 2020.
Pemerintah Kota Depok akan memberi vaksin Covid-19 kepada 290.000 warga Depok dengan prioritas tenaga kesehatan dan petugas layanan publik.
Baca Juga
Dia menjelaskan bahwa total orang yang divaksin 60 persen dari jumlah penduduk Depok atau sekitar 1,4 juta jiwa. Untuk tahap awal, sebanyak 20 persen yang akan divaksin atau sebanyak 290.000 orang.
Pemberian vaksin sasaran 60 persen dari total warga, tapi prioritas utama 20 persen warga terlebih dahulu.
Berdasarkan keputusan dari Kementerian Kesehatan, penerima vaksin adalah petugas pelayanan kesehatan dan pelayanan publik dengan rentang usia 18—59 tahun.
Setelah 20 persen warga Depok divaksin, 40 persen warga lainnya akan menunggu keputusan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pusat.
Sebelumnya, Bisnis.com memberitakan bahwa mulai November dan Desember mendatang vaksin Covid-19 diperkirakan tersedia di Tanah Air.
Setidaknya sekitar 9,1 juta vaksin akan dikirimkan dan disuntikkan kepada orang-orang yang menjadi prioritas.
Menurut Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto, pembiayaan vaksin 9,1 juta dosis itu akan diprioritaskan dengan APBN.
Selanjutnya, 9,1 juta vaksin tersebut akan disalurkan kepada kelompok tenaga kesehatan, pelayanan publik, dan peserta jaminan kesehatan nasional yang jadi tanggungan negara yaitu penerima bantuan iuran.
“Yang lain skemanya ada dan sedang kita bahas, nantinya termasuk vaksinasi mandiri yang berbayar sendiri, ini skemanya masih kita gali, pada prinsipnya yang menjadi tanggungan negara akan dibiayai APBN,” ujar Yuri pada konferensi pers, Senin (19/10/2020).
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitangandengansabun
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
