Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin memastikan Partai Demokrat tidak berada di balik aksi demo penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja karena karena langkah itu tidak akan menguntungkan Partai Demokrat secara politik.
“Kalau ada spekulasi Demokrat telah melakukan upaya untuk menimbulkan keresahan masyarakat, maka isu itu tidak berdasar sama sekali,” ujar Amir dalam sebuah acara Indonesia Lawyer Club (ILC) tadi malam, Selasa (20/10/2020).
Dia juga menyatakan, bahwa tidak masuk akal kalau Partai Demokrat dituduh sebagai dalang di balik aksi itu.
Menurut Amir, justru aparat keamanan yang telah bertindak represif dalam menghadapi para pendemo, sehingga menimbulkan keresahan.
Menurutnya, ada indikasi tindakan aparat keamanan yang repesif tersebut dilakukan agar mendapat promosi jabatan.
Tindakan repesif yang dilakukan aparat keamanan kepada pelaku unjuk rasa yang menyampaikan pendapat, hanya akan merugikan pemerintah yang berkuasa saat ini.
Baca Juga
“Tindakan represif dijadikan harapan promosi dirinya, dan kalau menuduh pihak lain keliru dan penanganan aksi demo yang represif, itu akan merugikan pemerintah,” ujar Amir.
Sebelumnya, Partai Demokrat merasa gerah dengan tudingan-tudingan yang menyatakan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di balik aksi demonstrasi mahasiswa dan buruh yang menolak UU Cipta Kerja.
Menurut politikus Partai Demokrat, Andi Arief, jika SBY terus dituding di belakang aksi demonstrasi, bisa jadi partainya akan mengusulkan SBY turun langsung melakukan aksi bersama rakyat.
Adapun, politikus PDIP Dewi Tanjung juga menduga bahwa aksi demo tersebut dibayar oleh seseorang.
Melalui unggahan dalam akun Twitternya pada 8 Oktober lalu, politisi ewi Tanjung sebagaimana dikutip sejumlah media secara terang-terangan mengatakan bahwa pendiri Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membayar orang untuk berdemo terkait penolakan UU Cipta Kerja.
