Bisnis.com, JAKARTA – Demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah pada puncaknya, Kamis (8/10/2020). Aksi demonstrasi tersebut berpusat di kota besar, yaitu Bandung, Jakarta, dan Surabaya.
Elemen masyarakat, seperti mahasiswa hingga buruh turun aksi menyuarakan penolakan UU yang kontroversial itu. Aksi demo berakhir anarkis dan terjadi kerusakan di berbagai fasilitas umum. Tak tinggal diam, pemimpin masing-masing daerah melakukan beberapa langkah guna menenangkan massa.
Siang hari, Kamis (8/10/2020), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui pendemo di Gedung Sate, Bandung. Kang Emil, sapaan akrabnya, menyatakan pihaknya mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU Omnibus Law Cipta Kerja.
“Pertama, menyampaikan aspirasi dari buruh untuk menolak UU Omnibus Law,” katanya seperti dikutip dalam video yang diunggah di akun Instagram @ridwankamil, Jumat (9/10/2020).
Baca Juga
Yang kedua, dia berjanji akan menyampaikan aspirasi buruh dan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk minimal menerbitkan Perpu Pengganti UU.
Pasalnya, proses pengesahan UU ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tanda tangan Presiden. Namun, Ridwan meminta kepada pendemo agar melakukan aksi dengan damai serta tidak merusak fasilitas umum.
“Saya titip, siapkan, suarakan apapun tapi jaga ketertiban dan jangan merusak fasilitas umum. Setuju?”
“Setuju,” jawab pendemo.
Tak hanya Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga turun langsung untuk menemui pendemo dan menenangkan massa. Demo penolakan Omnibus Law di Jakarta berlangsung ricuh. Para demonstran merusak dan membakar fasilitas umum, seperti halte bus Transjakarta.
Anies mendatangi kerumunan mahasiswa yang berada di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Menteng pada Kamis Malam (8/10/2020). Di hadapan mahasiswa, dia berjanji akan menyampaikan aspirasi pendemo terkait penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja kepada Presiden Joko Widodo.
“Saya ingin sampaikan bahwa apa yang tadi menjadi aspirasi, besok akan kita sampaikan dan akan kita teruskan aspirasi itu, disampaikan besok, kita akan lakukan pertemuan itu,” kata Anies di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Kamis (8/10/2020) malam.
Menurut Anies, langkah itu dilakukan untuk menghormati hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.
Setiap warga negara, katanya, bisa menyampaikan pendapatnya. Karena itu, Pemprov DKI menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dan mendengar apa yang menjadi aspirasi massa.
Anies menambahkan bahwa demonstran tengah menegakkan keadilan. Meski demikian, dia meminta agar pendemo tertib dalam menyampaikan aspirasi. Bukan lantas merusak fasilitas umum.
“Ingatlah bahwa yang namanya menegakkan keadilan adalah tanggung jawab kita semua. Karena itu jalankan dengan tertib. Siap tertib?”
“Siap,” jawab massa.
Sementara itu di Jawa Timur, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini justru memarahi demonstran tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di kawasan Jalan Gubernur Suryo, pada Kamis malam.
Risma mengaku tidak terima lantaran fasilitas umum dan pot-pot tanaman di kotanya dirusak oleh massa ditambah demonstran tersebut bukan dari kotanya.
Berdasarkan informasi, demonstran tersebut datang dari Madiun, Jawa Timur. Ia ditangkap karena diduga terlibat bentrokan dan perusakan fasilitas umum.
“Aku bangun ini buat rakyatku, kenapa kamu tidak rusak kotamu sendiri? Aku belain wargaku setengah mati tahu, tanganku sampai patah belain wargaku. Kenapa kamu hancurin? Tega sekali kamu,” bentaknya dengan suara bergetar dan menangis, Kamis (8/10/2020).
Setelah berjam-jam diam, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait pro-kontra di balik Omnibus Law Cipta Kerja.
Presiden memberikan keterangan pers terkait UU Cipta Kerja di Istana Bogor, Jawa Barat pada Jumat (9/10/2020). Jokowi juga menyampaikan klarifikasi mengenai berbagai informasi salah atau berita hoaks mengenai UU Cipta Kerja yang pada akhirnya menimbulkan aksi unjuk rasa penolakan terhadap undang-undang tersebut.
“Dalam Undang-undang tersebut terdapat 11 klaster yang secara umum bertujuan untuk reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi,” kata Jokowi dalam tayangan yang dirilis pada akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (9/10/2020).
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
