Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjelaskan alasan pemerintah tetap memutuskan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tengah pandemi Covid-19.
Salah satunya, ujar Mahfud, terkait dengan ketidakpastian saat masa jabatan kepala daerah habis. Diketahui sebanyak 270 daerah bakal melaksanakan Pilkada serentak.
Artinya, saat masa jabatan kepala daerah habis, ada kekosongan kekuasaan di daerah tersebut, dan pemerintah harus mengangkat Plt bila Pilkada 2020 diundur atau tidak dilaksanakan.
"Kita akan dituntut pada situasi untuk mengangkat 270 kepala daerah," kata Mahfud dikutip dari siaran di Kanal YouTube, Kemenkopolhukam, Jumat (2/10/2020).
Sementara, lanjut Mahfud, pelaksana tugas tidak memiliki kewenangan layaknya kepala daerah definitif. Plt, lanjut Mahfud tidak bisa membuat kebijakan yang sifatnya strategis.
"Dia tidak boleh ambil kebijakan strategis, penggunaan dana terbatas kewenangannya, sehingga pemerintah daripada angkat plt jadi Bismillah melaksanakan Pilkada tapi dengan jaminan protokol kesehatan yang ketat," ujar Mahfud.
Baca Juga
Mahfud juga mengatakan kondisi pandemi Covid-19 tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Artinya, bila ditunda, akan menimbulkan ketidakpastian yang panjang.
"Jadi pemerintah memutuskan Pilkada dilaksanakan tapi dengan jaminan penuh, dengan upaya maksimal agar protokol kesehatan diutamakan. Kalau ditunda tanpa batas waktu selesainya pandemi Covid-19 maka kita akan ada dalam ketidakpastian," ujarnya.
