Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Mahfud Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Permasalahkan Keberadaan KAMI

Menurut Mahfud MD dinamika ihwal eksistensi KAMI di tengah masyarakat adalah proses yang bagus dan merupakan bagian dari proses demokrasi di Tanah Air.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 30 September 2020  |  11:09 WIB
Mahfud MD - Bisnis/Rayful Mudassir
Mahfud MD - Bisnis/Rayful Mudassir

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD menyatakan pemerintah tidak pernah mempermasalahkan keberadaan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Dia mengatakan, pihak yang selama ini ramai mempermasalahkan keberadaan dan berbagai dinamika politik terkait eksistensi KAMI tersebut, adalah kelompok masyarakat yang pro-kontra saja.

"Pemerintah juga tidak pernah resistan dengan KAMI, atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu. Coba saya ingin tahu siapa pihak dari pemerintah yang pernah menolak KAMI? Tidak ada. Itu kan antara rakyat dengan rakyat saja," kata Mahfud dikutip dari acara ILC yang diungga di kanal YouTube TV ONE, Rabu (30/9/2020).

Menurut Mahfud dinamika ihwal eksistensi KAMI di tengah masyarakat adalah proses yang bagus. Hal tersebut, merupakan bagian dari proses demokrasi di Tanah Air.

Hanya saja, lanjut Mahfud, dinamika tersebut, jangan sampai berujung pada hal yang berbau anarki. Sehingga, lanjut dia, berpotensi menimbulkan keresahan dan mengganggu tatanan bermasyarakat.

Menurut Mahfud, pemerintah telah bersepakat untuk tidak berkomentar ihwal keberdaan KAMI sebagai sebuah entitas politik.

Lebih lanjut Mahfud mengaku senang bahwa masih banyak yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Hal ini menjadikan pemerintah memiliki alat kontrol dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.

"Kadangkala kita di pemerintah senang juga dengan adanya perbedaan pendapat itu. Karena kemudian ada alasan untuk mengambil keputusan. Misalnya ada kecenderungan dari sebagian pihak, maka akan ada yang menolak karena di sebagian masyarakat sudah timbul pandangan-pandangan yang misalnya berlawanan. Nah itu ada gunanya juga, itulah demokrasi," paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polri membubarkan acara silaturahmi akbar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya Jawa Timur, karena tidak mengantongi izin dari Satgas Covid-19.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setiyono menjelaskan bahwa setiap acara keramaian yang akan digelar kelompok masyarakat harus mengantongi izin dari Satgas Covid-19.

Dia mengatakan izin tersebut berupa assesment dari kepala daerah masing-masing.

"Segala bentuk kegiatan keramaian itu diwajibkan mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid-19 yang berada di provinsi, kabupaten maupun kota yang merupakan assessment diperbolehkan atau tidaknya," kata Awi, Selasa (29/9/2020).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahfud md covid-19
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top