Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ditambah Aceh dan Bali, Kini Ada 10 Provinsi Prioritas Penanganan Corona

Satgas Penanganan Covid-19 mengusulkan agar Aceh dan Bali masuk dalam provinsi prioritas penanganan Covid-19.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 28 September 2020  |  14:45 WIB
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam diskusi virtual yang bertajuk
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo dalam diskusi virtual yang bertajuk "Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit" di Jakarta, Sabtu (15/8/2020). - Kominfo

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengusulkan Aceh dan Bali masuk ke dalam provinsi prioritas penanganan Covid-19. Dengan demikian, akan ada 10 provinsi yang menjadi fokus pemerintah.

Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi menugaskan Doni dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk mengawal provinsi prioritas. Harapannya kedua jenderal dapat menerapkan intervensi berbasis lokal guna menekan penyebaran virus Corona.

“Tadi kami laporkan ke Bapak Presiden akan kami usulkan 2 lagi provinsi yaitu Bali dan Aceh karena mengalami peningkatan yang cukup tinggi, sehingga total semua 10 provinsi [prioritas],” kata Doni usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Senin (28/9/2020).

Adapun, delapan provinsi lainnya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan bahwa duet Luhut dan Doni diminta Presiden Jokowi untuk menurunkan penambahan kasus harian, meningkatkan angka kesembuhan, serta menekan angka kematian.

“Dalam rangka mencapai 3 sasaran ini ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu yang pertama adalah menyamakan data antara pusat dan daerah dalam rangka untuk pengambilan keputusan cepat,” kata Wiku.

Selanjutnya, Luhut dan Doni bertugas mengawal operasi yustisi di setiap provinsi guna meningkatkan disiplin penerapan protokol kesehatan. Peraturan pidana dapat diberlakukan untuk pelanggar peraturan.

“Berikutnya lagi adalah peningkatan manajemen perawatan pasien covid 19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate atau kesembuhan,” ujarnya.

Terakhir, penanganan secara spesifik klaster Covid-19 di setiap provinsi. Dengan demikian pemerintah dapat melakukan intervensi berbasis lokal.

Jokowi dalam pembukaan rapat hari ini, (28/9/2020), mengatakan bahwa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) merugikan banyak orang. Oleh karena itu, intervensi berbasis lokal harus menjadi senjata pengendalian.

Dia menjelaskan mini lockdown atau pembatasan sosial berskala mikro dapat dilakukan di tingkat desa, RW, RT, kantor, ataupun pondok pesantren.

“Mini lockdown yang berulang akan lebih efektif,” kata Presiden.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona Luhut Pandjaitan Doni Monardo covid-19
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top