Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

H&M Putuskan Hubungan dengan Pemasok China atas Tuduhan Kerja Paksa

H&M menyatakan pihaknya tidak akan bekerja sama dengan pabrik garmen mana pun di wilayah tersebut dan tidak akan lagi mengambil kapas dari Xinjiang, yang merupakan daerah penanaman kapas terbesar di China.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 16 September 2020  |  10:14 WIB
H&M - ilustrasi
H&M - ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA - Raksasa pakaian asal Swedia, H&M mengatakan pihaknya mengakhiri kerja sama dengan produsen benang China atas tuduhan kerja paksa yang melibatkan etnis dan agama minoritas dari Provinsi Xinjiang.

Peritel mode tersebut menyatakan pihaknya tidak akan bekerja sama dengan pabrik garmen mana pun di wilayah tersebut dan tidak akan lagi mengambil kapas dari Xinjiang, yang merupakan daerah penanaman kapas terbesar di China.

Sebelumnya, sebuah laporan oleh lembaga analisis Institut Kebijakan Strategis Australia (ASPI), menunjuk H&M sebagai salah satu penerima manfaat dari program transfer kerja paksa melalui hubungan dengan pabrik produsen benang celup Huafu di Anhui.

H&M mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perusahaan itu tidak pernah memiliki hubungan dengan pabrik di Anhui maupun dengan operasi Huafu di Xinjiang.

Namun, H&M memang mengaku memiliki hubungan bisnis tidak langsung dengan satu pabrik di Shangyu di provinsi Zhejiang, milik Huafu Fashion.

"Meskipun tidak ada indikasi untuk kerja paksa di pabrik Shangyu, kami telah memutuskan untuk menghentikan hubungan bisnis tidak langsung kami dengan Huafu Fashion Co, terlepas dari unit dan provinsi, dalam periode 12 bulan berikutnya, sampai kami mendapatkan kejelasan lebih lanjut seputar tuduhan kerja paksa," ujar perusahaan tersebut dalam pernyataannya, dilansir Channel News Asia, Rabu (16/9/2020).

Perusahaan juga mengatakan telah melakukan penyelidikan di semua pabrik manufaktur garmen milik supplier di China dengan tujuan untuk memastikan tidak adanya praktik kerja paksa.

Tekanan internasional kini sedang tertuju pada Partai Komunis China atas tindakannya di wilayah Xinjiang yang kaya sumber daya. Senin pekan ini, Uni Eropa juga menekan China untuk membiarkan pengamat independennya masuk ke Xinjiang untuk mengamati isu hak asasi manusia menyusul kesepakatan investasi dan perdagangan dengan Beijing yang ditarget selesai akhir tahun ini.

Kelompok hak asasi mengatakan lebih dari satu juta orang Uighur menderita di kamp pendidikan politik, yang digambarkan Beijing sebagai pusat pelatihan kejuruan di mana pendidikan diberikan untuk mengatasi kemiskinan dan radikalisme.

China mengatakan kritik terhadap penanganannya atas Xinjiang bermotif politik dan didasarkan pada kebohongan tentang apa yang terjadi di fasilitas tersebut.

Pada awal pekan ini, bea cukai AS mengatakan akan melarang produk China termasuk kapas, pakaian dan produk rambut dari Xinjiang karena khawatir melibatkan pekerja paksa. China kemudian mengecam langkah AS dan menepis tuduhan kerja paksa.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

china ritel modern
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top