Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Trump telah melarang impor dari tiga perusahaan di wilayah Xinjiang, China, atas dugaan penindasan terhadap kelompok minoritas Muslim Uighur.
Trump juga berencana untuk menambah pembatasan pada enam perusahaan lainnya dan menargetkan kapas, tekstil dan tomat dari daerah tersebut.
Perlindungan Bea Cukai dan Perbatasan AS pada 11 Agustus lalu mengeluarkan perintah pelepasan pajak terhadap Hero Vast Group karena mempekerjakan narapidana secara paksa untuk memproduksi pakaian.
Perintah tersebut digunakan untuk memerangi kerja paksa dalam rantai pasokan global. Perintah serupa juga dikeluarkan terhadap Lop County Meixin Hair Product Co. pada 17 Juni dan Hetian Haolin Hair Accessories Co. pada 1 Mei.
Perintah terhadap enam perusahaan lainnya, tiga yang beroperasi di industri kapas, tekstil dan pakaian jadi, satu di bagian komputer dan dua di produk rambut, akan dirilis pada akhir tahun fiskal ini.
Langkah-langkah tersebut dapat berdampak luas pada industri tekstil, yang sangat bergantung pada kapas China. Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh Center for Strategic and International Studies, Xinjiang memproduksi lebih dari 80 persen kapas China.
Baca Juga
Sementara China tidak mengekspor serat, industri tekstil dalam negerinya bergantung pada kapas Xinjiang untuk melengkapi pasokan industri garmennya. Sedangkan AS mengimpor sekitar 30 persen pakaiannya dari China, menjadikannya pembeli serat terbesar di dunia.
Sebanyak 1 juta orang Uighur telah ditahan di kamp-kamp yang oleh pemerintah Beijing disebut sebagai pusat pendidikan sukarela. Orang Uighur yang tidak berada di kamp hidup dengan pengawasan ketat. Pejabat juga melarang laki-laki memelihara jenggot, memberi nama religius untuk anak-anak, dan menjalankan puasa siang hari selama bulan suci Ramadan.
"Pemerintah AS mengambil tindakan untuk mengatasi kebijakan represif Partai Komunis China di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang di China," kata departemen itu dilansir Bloomberg, Rabu (9/9/20200.
Zhao Lijian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, membantah bahwa Beijing telah mendirikan kamp pendidikan bagi masyarakat Uighur. Dia mengatakan kamp tersebut merupakan pusat pelatihan kejuruan dan pendidikan yang didirikan secara sah untuk mencegah terorisme dan radikalisasi. Dia tidak secara spesifik merujuk pada laporan tentang kemungkinan larangan dari pemerintahan Trump.
"Selama lebih dari tiga tahun berturut-turut, tidak ada insiden teroris yang disertai kekerasan di Xinjiang. Dan pada akhir 2019, semua peserta telah menyelesaikan kursus mereka, dan dipekerjakan secara stabil. Mereka telah menjalani kehidupan yang tenang," kata Zhao.
Adapun perusahaan lain yang menghadapi larangan tahun fiskal ini yakni Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang, yang menurut AS merupakan organisasi ekonomi dan paramiliter yang melapor langsung ke Partai Komunis China dan digunakan sebagai kendaraan utama untuk menindas etnis dan agama minoritas di Xinjiang.
Ada pula Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co., Hefei Bitland Information Technology Co., Yili Zhuowan Garment Manufacturing Co. dan Baoding LYSZD Trade and Business Co.
Sementara itu, Departemen Perdagangan AS telah menambahkan lebih dari selusin perusahaan China ke Daftar Entitas tentang pelanggaran hak asasi manusia. Itu berarti perusahaan menghadapi pembatasan dalam mengakses teknologi dan komoditas asal AS, termasuk Nanjing Synergy Textiles Co. pada Juli lalu.
Industri tekstil China yang telah terpukul selama pandemi virus corona telah menunjukkan pemulihan yang moderat dalam beberapa bulan terakhir. Ekspor tekstil dan pakaian jadi mencapai US$56,5 miliar dalam tujuh bulan pertama tahun ini.
Wu Faxin, seorang pedagang kapas veteran mengatakan rumor larangan telah beredar di industri tekstil China selama dua tahun dan mungkin berdampak terbatas pada industri karena beberapa perusahaan terkait telah memindahkan fasilitas produksinya ke Vietnam.
Dia mengatakan China tidak mengekspor benang atau kain katun dalam jumlah besar ke AS, tetapi malah mengirimkan banyak produk serat kimia.
Di lain sisi, Wu mengatakan China dapat membalas dengan tindakan seperti mengadopsi tarif tinggi pada kapas AS atau tidak mengalokasikan kuota impor untuk pasokan Negeri Paman Sam.
Perlakuan China terhadap Uighur telah memicu protes internasional. Departemen Keuangan AS telah memberikan sanksi kepada empat pejabat China yang terkait dengan wilayah tersebut, membatasi perjalanan mereka ke AS dan memblokir hubungan keuangan apa pun.
Hubungan antara AS dan China telah memburuk karena Xinjiang dan masalah lainnya, termasuk tindakan keras terhadap pendukung prodemokrasi di Hong Kong, sengketa teritorial di Laut China Selatan, dan tuduhan atas penyebaran virus Corona.
Kurang dari dua bulan sebelum pemilihan AS, Presiden Donald Trump telah membuat konfrontasi dengan pemerintah China dan pengaduan negara tersebut sebagai bagian utama dari kampanyenya. Pada Senin pekan ini, selama konferensi pers di Gedung Putih, Trump berjanji untuk mengurangi hubungan ekonomi AS dengan China.
"Kami akan mengakhiri ketergantungan kami pada China karena kami tidak dapat mengandalkan China dan saya tidak ingin mereka membangun militer seperti yang sedang mereka bangun sekarang dan mereka menggunakan uang kami untuk membangunnya," katanya .
