Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kapal China Berlayar di Laut Natuna Utara, Begini Sikap Kemlu

Kemlu menegaskan kembali kepada Wakil Dubes RRT bahwa ZEE Indonesia tidak memiliki klaim tumpang tindih perairan dengan RRT dan menolak klaim 9DL RRT.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 14 September 2020  |  14:27 WIB
Ilustrasi-Sejumlah kapal asing yang tertangkap pihak berwenang di perairan Natuna, Kepulauan Riau. - Antara
Ilustrasi-Sejumlah kapal asing yang tertangkap pihak berwenang di perairan Natuna, Kepulauan Riau. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri RI menegaskan menolak klaim nine dash line China di Laut Natuna Utara seiring dengan berlayarnya kapal China Coast Guard (CCG 5204) di perairan tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan Kemlu telah menerima laporan Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengenai keberadaan China Coast Guard (CCG 5204) di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Menindaklanjuti peristiwa ini, Kemlu pada hari Minggu, 13 September 2020 telah melakukan komunikasi dengan Wakil Dubes China di Jakarta dan meminta klarifikasi maksud keberadaan CCG 5204 di wilayah perairan ZEE Indonesia.

"Kemlu menegaskan kembali kepada Wakil Dubes RRT bahwa ZEE Indonesia tidak memiliki klaim tumpang tindih perairan dengan RRT dan menolak klaim 9DL RRT karena bertentangan dengan UNCLOS 1982," katanya saat dihubungi Bisnis.com, Senin (14/9/2020).

Dalam kesempatan sebelumnya, melalui keterangan pers Bakamla, KN Nipah-321 milik Bakamla mengusir kapal Coast Guard China yang tengah berlayar di ZEEI Laut Natuna Utara pada Sabtu (12/11/2020).

Kapal Coast Guard China dengan nomor lambung 5204 terdeteksi sekitar pukul 10.00 WIB di radar dan automatic identification system (AIS) KN Nipah pada jarak 9,35 NM (nautical miles).

Dihadapkan pada kondisi tersebut, KN Nipah langsung meningkatkan kecepatannya dan mengubah haluan melaksanakan intersep hingga jarak 1 NM.

Setelah dilakukan komunikasi melalui radio, kapal CCG 5204 bersikeras bahwa mereka sedang berpatroli di area nine dash line yang diklaim merupakan wilayah teritorial China.

Disampaikan personel KN. Pulau Nipah-321 bahwa berdasarkan UNCLOS 1982 tidak diakui keberadaan nine dash line, dan CCG 5204 sedang berada di area ZEE.

"CCG 5204 diminta segera keluar dari wilayah yurisdiksi Indonesia," ujar Kabag Humas dan Protokol Bakamla Wisnu Pramandita.

Perlu diketahui bahwa Laut Natuna Utara merupakan wilayah yurisdiksi Indonesia. Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam di kolom air. Kapal-kapal asing dibenarkan melintas dengan syarat tidak melakukan aktivitas lain yang bertentangan dengan hukum nasional.

Sampai saat ini, kedua kapal masih saling membayang-bayangi satu sama lain. KN Nipah-321 terus berupaya menghalau CCG 5204 keluar dari ZEEI. Bakamla RI sedang berkoordinasi dengan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan dan Kemlu terkait hal ini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

china natuna kemenlu
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top