Bisnis.com, JAKARTA – Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total mencapatkan resistensi dari sejumlah kalangan. Baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Sehari setelah mengumumkan pelaksanaan PSBB total, kritik dari menteri-menteri kabinet Presiden Joko Widodo kepada Anies Baswedan berhamburan. Mereka memprotes rencana tersebut.
Kebijakan PSBB total dikhawatirkan bakal menggerus perekonomian yang dinilai mulai merambat pulih. Terlebih lagi, Kamis (10/9/2020), sehari setelah pengumuman PSBB total oleh Anies Baswedan bursa saham longsor.
Kapitalisasi indek harga saham gabungan dalam sehari anjlok hampir Rp300 triliun. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyindir bahwa penurunan harga saham disebabkan oleh rencana pemberlakukan PSBB total DKI Jakarta.
"Kita lihat sudah menampakkan hasil positif, berdasarkan indeks sampai dengan kemarin. Karena hari ini indeks [IHSG] masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI [Anies Baswedan] tadi malam sehingga indeks pagi ini sudah [turun] di bawah 5.000," tegas Airlangga, dalam acara Kadin, Kamis (9/9/2020).
Menurutnya, pengambilan kebijakan jangan sampai mengganggu kepercayaan masyarakat. Dia menilai apabila dilakukan ‘gas dan pengereman’ mendadak akan mempengaruhi kepercayaan publik.
Baca Juga
“Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," kata Airlangga.
Di tempat terpisah, masih pada hari yang sama, Airlangga juga membantah bahwa fasilitas kesehatan atau rumah sakit terbatas. Menurutnya, duit pemerintah tidak terbatas untuk memenuhi kebutuhan kesehatan.
Hal itu menjawab pernyataan Anies sehari sebelumnya yang menyebutkan bahwa apabila tidak dilakukan PSBB, dalam sepekan fasilitas RS, seperti kamar perawatan, ICU dan lainnya, akan kewalahan menampung pasien.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga ‘mengambinghitamkan’ Anies dengan PSBB-nya sebagai penyebab IHSG terpuruk.
Menurutnya, kebijakan ini berisiko makin menggerus perekonomian nasional yang tengah terseok. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2020 bisa tertekan lebih dalam akibat kebijakan Pemprov DKI.
Sebelumnya, pemerintah memprediksi ekonomi kuartal III/2020 hanya tumbuh minus 1 persen - 0 persen. “Tapi kami perkirakan akan lebih rendah dari kisaran itu [setelah ada PSBB jilid II],” katanya.
Kritik juga datang dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dia khawatir pelaksanaan PSBB penuh pada akhir kuartal III/2020 dapat memberikan tekanan pada sektor manufaktur.
"[PSBB penuh] sedikit banyak akan mempengaruhi industri manufaktur, apalgi kalau diikuti provinsi-provinsi lain yang akan [ikut] menerapkan PSBB yang ketat. Tapi, yang perlu disampaikan, bagi pemerintah kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa ditawar," ujarnya dalam acara serupa dengan Airlangga Hartarto, Kamis (10/9/2020).
Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar juga menyampaikan pemberlakuan kembali PSBB penuh di Ibu Kota merupakan faktor baru. Maka dari itu, menurutnya, perlu pendekatan khusus untuk memitigasi dampak penurunan drastis PSBB seperti pada kuartal II/2020.
"Kita harus berupaya mencari langkah-langkah yang bisa mensinergikan keduanya [kesehatan dan ekonomi]. Kita harus menjaga keseimbangan [antara kesehatan dan ekonomi] sebaik-baiknya," katanya.
PROTES KEPALA DAERAH
Protes tidak hanya datang dari para menterinya Jokowi. Para kepala daerah penyangga, Jabodetabek menentang rencana untuk mengikuti PSBB DKI Jakarta. Para kepala daerah sempat dikumpulkan Anies Baswedan untuk diajak berdiskusi masalah PSBB total.
Namun, kepala daerah dari Jawa Barat rata-rata menolak ikut dalam skema PSBB total untuk menekan penularan virus Covid-19. Adalah Wali Kota Bogor Bima Arya yang menyatakan pertama kali menolak rencana itu.
Menurutnya, rencana PSBB total DKI Jakarta belum jelas skemanya saat melakukan rapat koordinasi hari Jumat. Namun, pada hari ini, Bima Arya pihaknya masih akan menunggu hasil rapat yang dilakukan Gubernur DKI dan pemerintah pusat pada akhir pekan ini.
Wali Kota Bogor Bima Arya (kiri) bersama Gubernur DKI Anies Baswedan (kanan) meninjau operasional commuterline./Bisnis
Meski demikian, Bima tak menampik bahwa dirinya lebih condong ingin menghindari PSBB total. Dia menilai kembali ke PSBB total justru bakal membuat kebijakan menjadi tidak konsisten, mengingat sebelumnya pemerintah pusat dan daerah sangat berorientasi pada aspek pemulihan ekonomi.
"Poinnya adalah konsistensi kita. Kalau PSBB dilakukan total? Oke. Tapi urusan ekonominya selesai enggak? Personilnya kuat enggak? Kalau enggak, berarti kita enggak konsisten," ujarnya.
Hal serupa disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dia menyebutkan bahwa pengumuman PSBB total oleh Anies direspons negatif oleh pelaku pasar, khususnya lantai bursa.
“Itu juga menjadi hikmah kepada kita memang dalam statement Covid-19 ini ditunggu oleh siapapun baik oleh masyarakat, pelaku ekonomi, sehingga menjadi sebuah kehati-hatian bagi kita agar setiap pernyataan ini dihitung secara baik. Kalau pun itu berita buruk dipersiapkan sebuah proses sehingga tidak akan terjadi,” katanya di DPRD Jawa Barat, Bandung, Jumat (11/9/2020).
Sementara itu, Pemerintah Kota Bekasi belum bisa menerapkan PSBB total sebab wilayah tersebut memiliki cara berbeda dalam menangani Covid-19, meskipun karakter masyarakat kedua wilayah hampir sama, tetapi membutuhkan kebijakan yang berbeda.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyampaikan pihaknya masih berpegang pada masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) Masyarakat Produktif Aman Covid-19 yang berlaku mulai 3 September hingga 2 Oktober 2020.
Pada masa ATHB Aman Covid-19, penanganan Covid-19 diperketat sembari kegiatan sosial ekonomi masyarakat berjalan.
"Pertimbangan dalam keputusan ini, bahwa untuk percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat akan dilaksanakan Adaptasi Tatanan Hidup Baru di Kota Bekasi yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi yang aman," kata Rahmat dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Jumat (11/9/2020).
Meskipun provisi Banten telah menerapkan PSBB lebih dulu, Bupati Kabupaten Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengkritik rencana penerapan PSBB total di DKI Jakarta. Menurutnya, penularan Covid-19 di Ibu Kota sebenarnya melonjak dalam tiga pekan terakhir.
“Dari tiga minggu lalu Jakarta selalu tinggi, Gubernurnya masih santai aja. Tanya sama Gubernur DKI [Anies Baswedan]. Kenapa baru ribut kemarin? Kabupaten Tangerang tetap melaksanakan PSBB sesuai SK Gubernur Banten. Kalau DKI buat PSBB total, itu hak Pemprov DKI,” terangnya.
Zaki yang juga kader Partai Golkar ini mempertanyakan rencana PSBB total DKI Jakarta, karena pekan sebelumnya Anies Baswedan menyampaikan bahwa akan membuka bioskop di Ibu Kota.
“Kemarin Banten [Tangerang Raya ) masih terus lanjut PSBB, DKI sudah PSBB transisi, beda sendiri. Sekarang yang lain disuruh kompak ikutin DKI?”
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pemaparan kondisi penularan wabah Covid-19 di Ibu Kota/Bisnis
DUKUNGAN PSBB TOTAL
Dukungan terhadap PSBB total DKI Jakarta datang dari Koalisi Masyarakat Sipil dan pegiat media sosial. Koalisi Masyarakat Sipil mengultimatum Presiden Jokowi agar tak mengingkari janjinya untuk memprioritaskan aspek kesehatan dalam penanganan wabah Covid-19.
“Kami memohon sekali lagi presiden Jokowi untuk tidak ingkar janji dalam mengutamakan kesehatan warga negara sebagai kunci dari pemulihan ekonomi bangsa. Antara lain diwujudkan dengan meminta seluruh jajaran menteri dan tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk secara konkret membuat dan melaksanakan kebijakan penanganan Covid-19 dengan mengutamakan perlindungan kesehatan,” desak Koalisi lewat keterangan tertulis.
Koalisi Masyarakat Sipil menilai sikap para menteri itu mengecewakan. Apalagi pernyataan-pernyataan tersebut dilontarkan di tengah masih tingginya gelombang persebaran Covid-19 di berbagai provinsi.
Hingga Jumat (11/9/2020), jumlah kasus positif di Indonesia sudah melampaui angka 210.000, dengan kesembuhan di angka 150.000 serta korban meninggal mencapai 8.544.
DKI Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak, yakni 51.635. Menyusul di belakangnya secara berturut-turut adalah Jawa Timur dengan 37.455 kasus, Jawa Tengah dengan 17.074 kasus, serta Jawa Barat dengan 13.940 kasus.
Koalisi Masyarakat Sipil merupakan asosiasi yang terdiri atas sejumlah LSM dengan lintas konsentrasi. Beberapa di antaranya adalah KontraS, LBH Jakarta, Lokataru, WALHI, YLBHI, PSHK, hingga ICW.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyayangkan sikap para menteri yang menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait pemberlakuan kembali PSBB.
Agus menilai pemerintah seharusnya tidak saling menyalahkan dan kompak menyelesaikan penularan Covid-19 yang semakin meluas. "Ngapain lagi, gini hari menyalahkan? Bereskan (Covid-19)," kata Agus dalam diskusi virtual acara Prespektif Indonesia, Sabtu (12/9/2020).
Dengan melihat posisi seperti ini, Anies Baswedan bakal batal melaksanakan PSBB? Kasus penularan Covid-19 di DKI Jakarta sendiri memang meningkat signifikan. Bahkan rekor tertinggi penambahan kasus harian dalam beberapa hari terakhir.
