Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat militer sekaligus peneliti Lembaga Ilmu Pendidikan Indonesia (LIPI) Muhammad Haripin menilai masuk akal bila masyarakat khawatir setelah beredarnya video profil Pasukan Khusus Rajawali Badan Intelijen Negara (BIN).
Menurut Haripin, adanya pasukan khusus bersenjata di dalam tubuh BIN pada era Presiden Jokowi Widodo ini sesuatu yang tidak lazim.
"Saya pikir [kekhawatiran masyarakat] bisa dimengerti. Pasukan khusus bertanggung jawab ke presiden. Sejak masuk reformasi, presiden sebelumnya tidak pernah punya pasukan khusus. Mulai dari Pak Habibie, Gus Dur, Megawati sampai SBY, tidak ada," tutur Haripin kepada Bisnis, Sabtu (12/9/2020).
Pada era Orde Baru, Presiden Soeharto memang pernah punya pasukan khusus. Namun, bila mengacu arsip-arsip sejarah, pasukan tersebut lebih banyak ditugaskan ke hal-hal bukan untuk stabilitas nasional.
"Misalnya di akhir Orde Lama, Pak Harto pernah [memiliki pasukan khusus] untuk mengamankan transisi ke Orde Baru. Lalu sempat juga untuk mengamankan suara Golkar. Tapi, praktik seperti ini memang tidak ada sejak era reformasi."
Haripin lantas berharap pemerintah segera memberikan penjelasan terkait tugas pasukan khusus tersebut. Klarifikasi, kata dia, diperlukan bila pemerintah tak ingin isu yang berkembang di masyarakat justru berkembang menjadi bola liar.
Apalagi, dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, keberadaan pasukan bersenjata bakal menimbulkan citra negatif terhadap pemerintah.
"Harus dijelaskan dalam artian role of engagement-nya juga. Ini buat apa dan tanggung jawabnya apa, karena BIN bila mengacu Undang-Undang bertanggung jawabnya ke Presiden langsung."
Keberadaan Pasukan Khusus Rajawali pertama kali terungkap ke publik karena unggahan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Bamsoet, begitu politikus Golkar tersebut acap disapa, merekam aksi presentasi pasukan tersebut saat menjadi warga kehormatan BIN di kampus STIN, Kamis (9/9).
