Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ini Kisah di Balik Pengesahan Resolusi Pasukan Perdamaian Wanita

Resolusi mengenai pasukan perdamaian wanita merupakan usulan Indonesia yang disahkan dalam presidensi Dewan Keamanan (DK) PBB pada Agustus 2020.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 09 September 2020  |  12:49 WIB
Ilustrasi 0 Sejumlah prajurit TNI mengikuti gelar personel dan perlengkapan Satuan Tugas (Satgas) TNI Kontingen Garuda (Konga) dan staf militer Unifil di lapangan Canti Dharma, Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2019). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah - pras.
Ilustrasi 0 Sejumlah prajurit TNI mengikuti gelar personel dan perlengkapan Satuan Tugas (Satgas) TNI Kontingen Garuda (Konga) dan staf militer Unifil di lapangan Canti Dharma, Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2019). ANTARA FOTO/Arif Firmansyah - pras.

Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu capaian terbaik Indonesia dalam presidensi Dewan Keamanan (DK) PBB pada Agustus 2020 lalu adalah berhasil mendapat sponsor dari 97 negara terkait dengan resolusi mengenai pasukan perdamaian wanita.

Wakil Tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani mengatakan rekam jejak Indonesia dalam misi perdamaian dunia telah menjadikan Indonesia dipandang sebagai negara yang kredibel di mata dunia.

Indonesia telah mengirim pasukan dalam misi perdamaian sejak 1957 dengan jumlah yang mencapai lebih dari 45.000 pasukan. Indonesia menjadi penyumbang pasukan perdamaian terbesar di antara anggota DK PBB. 

Dalam beberapa tahun terakhir, hanya ada tujuh resolusi yang mendapat co-sponsor oleh 15 anggota DK PBB. Resolusi tentang women peacekeeper menjadi salah satunya. 

"Kami dalam 24 jam berhasil melobi 97 negara untuk menjadi co-sponsor resolusi women peacekeeper. Ini jumlah yang sangat monumental. Walaupun tidak ada pandemi, tidak akan sebesar itu," katanya dalam webinar Memajukan Perdamaian Berkelanjutan bersama Kementerian Luar Negeri, Rabu (9/9/2020).

Tidak hanya sekedar setuju, lanjutnya, menjadi co-sponsor berarti ikut membubuhkan namanya dalam resolusi tersebut. "Ini resolusi kita yang menjadi presidential text. Ini suatu keberhasilan yang diapresiasi banyak negara," ungkapnya.

Seperti diketahui, selama Presidensi Indonesia dalam DK PBB pada Agustus telah mengesahkan empat resolusi, salah satunya resolusi tentang personel penjaga perdamaian perempuan yang diprakarsai Indonesia.

Resolusi DK PBB mengenai personel penjaga perdamaian perempuan merupakan resolusi pertama dalam sejarah diplomasi Indonesia di DK PBB dan disponsori 97 negara anggota PBB, termasuk seluruh negara anggota DK PBB

Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Hikmahanto Juwana menilai resolusi ini menjadi upaya penting Indonesia. 

Dalam resolusi ini, Indonesia mengangkat tema community engagement (keterikatan komunitas). Artinya, pasukan perdamaian wanita tidak hanya berjaga atau memmbangun senjata, tetapi juga mendekatkan diri dengan masyarakat lokal. 

"Kita Indonesia terkenal dengan bagaimana kita punya hubungan yang baik secara teritorial. Karena TNI kita menekankan aspek teritorial yaitu bagaimana menyatu dengan masyarakat," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pbb dk pbb pasukan perdamaian
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top