Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Keputusan Erick Thohir Soal Rekrutmen Staf Ahli Direksi BUMN Tuai Kritik!

Erick baru-baru ini mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri BUMN No. SE-9/MBU/08/2020 tentang Staf Ahli Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara.
Dhiany Nadya Utami
Dhiany Nadya Utami - Bisnis.com 08 September 2020  |  10:30 WIB
Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Optimis Bangkit dari Pandemi di Jakarta, Sabtu (15/8/2020). - Kominfo
Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir dalam diskusi virtual Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Optimis Bangkit dari Pandemi di Jakarta, Sabtu (15/8/2020). - Kominfo

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu mengomentari soal surat Menteri BUMN Erick Thohir yang memperbolehkan direksi perusahaan pelat merah mengangkat staf ahli.

Seperti diketahui, Erick baru-baru ini mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri BUMN No. SE-9/MBU/08/2020 tentang Staf Ahli Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara, yang mana isinya memperbolehkan direksi BUMN untuk mengangkat staf ahli untuk mendukung tugas mereka dalam menjalankan perusahaan.

Dalam cuitannya melalui akun Twitter pribadinya @msaid_didu, Said memberikan catatan mengenai izin pengangkatan staf ahli direksi BUMN tersebut. Menurutnya, adanya SE ini melegalkan pelanggaran yang sudah dilarang sejak 2011 silam.

SE baru ini secara otomatis memang menganulir peraturan sebelumnya mengenai larangan mempekerjakan staf ahli, staf khusus, dan/atau sejenisnya, yakni SE 375/MBU.Wk/2011 dan SE 04/MBU/09/2017.

Selain itu, Said menilai dengan adanya penambahan posisi staf ahli sama dengan mempertanyakan kualitas jajaran direksi BUMN yang tengah menjabat saat ini.

“Berarti direksi yang diangkat saat ini bukan ahli,” tulisnya, seperti dikutip Bisnis, Selasa (8/9/2020).

Tak hanya itu, Said menyebut ini melehkan keahlian karyawan BUMN. Dia juga mengatakan langkah Erick ini sebagai wahana menambah kursi untuk dibagi-bagi, setelah kursi komisaris tidak bisa menampung titipan-titipan.

Tak hanya Said, kritikan juga dilontarkan anggota Badan Pengawas Keuangan Achsanul Qosasi. Melalui platform yang sama, Achsanul menyebut keputusan Erick tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan.

Pasalnya, direksi BUMN dianggap sudah memiliki ratusan karyawan yang sudah memiliki keahlian dan tugas merekalah untuk membantu para direksi, sehingga tidak diperlukan adanya staf ahli.

“Staff Ahli & Tenaga Ahli diberikan kepada pemegang Jabatan Politis, guna membantu teknis Keahlian. Direksi BUMN itu Jabatan Professional-Ahli. Sehingga tidak pas jika masih dibantu Staff Ahli," tulis Achsanul melalui unggahan di twitternya, @AchsanulQosasi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BUMN direksi bumn erick thohir Said Didu
Editor : Hafiyyan
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top