Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah pusat mencatat masih ada daerah yang masih belum menyalurkan anggaran bantuan sosial.
Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo kala membuka rapat terbatas dengan para gubernur secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9/2020). Dalam kesempatan itu, dia menyoroti penyerapan APBD di sejumlah daerah yang masih rendah.
Padahal belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja bantuan sosial pemerintah daerah menjadi satu kunci mendongkrak perekonomian.
"Apalagi yang bansos masih 0 [persen] betul-betul dilihat dengan angka-angka ini,” kata Presiden Jokowi.
Seperti diketahui, pemerintah menganggarkan Rp203,9 triliun untuk sektor perlindungan sosial pada program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Berdasarkan catatan Bisnis, realisasi atau penyerapan anggaran bansos hingga 5 Agustus 2020 sudah mencapai Rp85,3 triliun atau 41,8 persen dari total pagu anggaran.
Penyerapan anggaran secara detail, yaitu program keluarga harapan atau PKH sebesar Rp26,6 triliun, bantuan langsung tunai atau BLT Dana Desa Rp8,3 triliun, Kartu Sembako Rp25,5 triliun, Kartu Prakerja Rp2,4 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp2,9 triliun, bantuan tunai non-Jabodetabek Rp16,5 triliun, dan diskon listrik Rp3,1 triliun.
Baca Juga
Pemerintah bahkan bakal melanjutkan program-program bansos dan menganggarkan dana Rp419,3 triliun pada RAPBN 2021.
Dalam pembukaan ratas itu, Jokowi mengingatkan pemda untuk meningkatkan penyerapan anggaran. Dia mencatat ada sejumlah daerah yang penyerapan APBD-nya masih berada di kisaran 10 persen dan 15 persen.
Di samping itu, presiden mengatakan bahwa beberapa provinsi sudah cukup baik dalam hal realisasi anggaran. Dia memberikan contoh Sumatra Barat yang telah mencairkan 52 persen APBD.
Selain itu DKI Jakarta juga menjadi satu provinsi dengan realisasi APBD tinggi. Ibu Kota negara ini telah melakukan belanja barang dan jasa sebesar 78 persen dari total anggaran dan realisasi 92 persen untuk belanja modal.
“Realisasi APBD seperti ini setiap hari saya ikuti semua provinsi semua kabupaten kota kelihatan semuanya angka-angkanya,” kata Jokowi.
