Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyoroti penyerapan APBD di sejumlah daerah masih rendah. Padahal belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja bantuan sosial pemerintah daerah menjadi satu kunci mendongkrak perekonomian.
“Saya kira yang lain-lain [daerah] tolong terutama yang [realisasi APBD] berada di angka-angka masih 15 [persen], masih 10 [persen] apalagi yang bansos masih 0 [persen] betul-betul dilihat dengan angka-angka ini,” kata Presiden membuka rapat terbatas dengan para gubernur secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9/2020).
Presiden mengatakan bahwa beberapa provinsi sudah cukup baik dalam hal realisasi anggaran. Dia memberikan contoh Sumatra Barat yang telah mencairkan 52 persen APBD.
Selain itu, DKI Jakarta juga menjadi satu provinsi dengan realisasi APBD tinggi. Ibu Kota negara ini telah melakukan belanja barang dan jasa sebesar 78 persen dari total anggaran dan realisasi 92 persen untuk belanja modal.
“Realisasi APBD seperti ini Setiap hari saya ikuti semua provinsi semua kabupaten kota kelihatan semuanya angka-angkanya,” kata Jokowi.
Sementara itu Presiden Jokowi menyatakan bahwa hampir seluruh provinsi di Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi negatif. Pada kuartal II/2020, hanya Papua dan Papua Barat yang terhindar dari kontraksi ekonomi.
Jokowi melanjutkan, Bali menjadi provinsi yang perekonomiannya terdampak pandemi paling parah. Pada triwulan kedua, wilayah yang mengandalkan pariwisata ini, mengalami kontraksi 10,98 persen secara tahunan.
“Ini karena memang turis wisata itu betul-betul sangat mendominasi ekonomi di Bali, sehingga kelihatan sekali pertumbuhan ekonomi di Bali berkontraksi begitu sangat tajam,” kata Jokowi.
Di samping itu, ada dua provinsi lain yang perekonomiannya terkontraksi cukup dalam, yakni DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Kedua wilayah, secara berurutan, mencatat -8,22 persen dan -6,74 persen.
