Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan pihaknya menargetkan lebih dari 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan didanai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selama ini, Dadan mengamini bahwa seluruh SPPG yang beroperasi masih dibangun melalui pendanaan mitra.
“Ya, untuk dana APBN memang kami sedang berusaha secepat mungkin melakukannya,” kata Dadan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/8/2025) malam.
Dadan menjelaskan, pembangunan SPPG dari APBN akan dilakukan melalui dua mekanisme. Sehingga memang ada prosedur cermat yang harus dilalui oleh lembaganya.
Apalagi, kata Dadan, program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas jangkauan layanan gizi, khususnya untuk mendukung target nasional pemenuhan gizi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
“Ada nanti yang melalui e-katalog yang dilakukan oleh BGN sendiri. Ada sebagian yang kami bebankan atau kami mintakan bantuan dari PU untuk percepatan,” pungkas Dadan.
Baca Juga
Sebelumnya, Dadan menyampaikan bahwa saat ini penerima manfaat MBG telah dilayani oleh 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” ujarnya dalam keterangan pers kepada awak media usai rapat.
SPPG tersebut dijelaskan menjangkau 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan, dengan dukungan kemitraan luas melibatkan TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, APJI (Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia), hingga pelaku usaha di berbagai daerah. Selain 5.103 SPPG yang telah beroperasi, ribuan SPPG lain kini dalam tahap persiapan.
"Kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp1,5 sampai Rp2 miliar. Jadi uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliun ya, sudah hampir Rp28 triliun dan itu adalah bukan uang APBN tetapi uang mitra," jelasnya.
Menurut Dadan, anggaran APBN untuk MBG sejauh ini terserap Rp8,2 triliun, yang difokuskan untuk intervensi gizi. Sementara pembangunan fisik SPPG sepenuhnya dibiayai oleh mitra.
Dadan juga menyebut bahwa implementasi MBG turut menggerakkan sektor usaha. Banyak restoran, kafe, hingga hotel mengubah fungsi dapurnya untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat.
"Kalau satu restoran biasanya melayani mungkin sekitar 500 dikunjungi oleh para pengunjung, sekarang itu satu restoran yang berubah fungsi jadi SPPG itu melayani 3.500 porsi dan tidak ada satupun yang parkir di restoran tersebut. Jadi makanan dikirim ke sekolah atau ke rumah untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita," tandas Dadan.
