Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan pentingnya kepastian batas wilayah maritim agar mewujudkan hubungan baik dan damai antar negara tetangga.
Pernyataan ini disampaikan pada acara Apresiasi Tim Teknis Penanganan Penetapan Batas Maritim Indonesia Periode 2015-2019 (27/8/2020) di Jakarta.
Dia mengatakan diplomasi kedaulatan mwnjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia.
Dalam sambutannya, Menlu RI menyampaikan dua poin penting terkait upaya pemerintah Indonesia dalam menuntaskan penetapan batas maritim, yaitu perundingan wajib mengedepankan cara damai sebagai wujud komitmen Indonesia.
Kedua, perundingan wajib mengedepankan norma dan prinsip hukum internasional, khususnya Konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut.
"Kepastian batas wilayah maritim akan mempercepat perwujudan tata kehidupan negara bertetangga yang baik dan damai, memberikan dasar dan kepastian hukum bagi pelaksanaan penegakan kedaulatan dan hukum," kata Retno seperti dikutip dari siaran pers.
Baca Juga
Selain itu, penetapan batas maritim yang jelas akan membuka peluang percepatan pembangunan nasional untuk kesejahteraan bagi semua
Perundingan penetapan batas maritim merupakan persoalan yang sangat kompleks karena melibatkan aspek kedaulatan, hak berdaulat, politik, ekonomi, yuridis serta teknis.
Perundingan merupakan suatu hal dilaksanakan dengan kehati-hatian, ketelitian dan pertimbangan mendalam karena berhubungan langsung dengan kedaulatan dan hak berdaulat yang harus dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat Indonesia.
Dalam melaksanakan tugasnya, tim tersebut telah meraih capaian bagi kemajuan perundingan perbatasan, diantaranya melaksanakan lebih dari 90 kali perundingan dengan 9 negara sahabat, yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Timor-Leste, dan Australia.
Tim tersebut juga telah melakukan pemberlakuan perjanjian batas laut wilayah Indonesia dan Singapura di Singapura bagian timur pada 2017 dan pemberlakuan Perjanjian Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Filipina pada 2019.
Kesepakatan atas dua proposal teknis bersama (Joint Technical Proposal) terkait penetapan batas laut wilayah Indonesia dan Malaysia di segmen Laut Sulawesi dan segmen Selat Malaka bagian Selatan di tingkat Tim Teknis juga terwujud pada masa tugas tim teknis.
Atas capaian tersebut, Menlu Retno mewakili pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada anggota tim teknis yang telah mengawal jalannya perjanjian perbatasan maritim.
Tiga orang yang mendapatkan penghargaan di antaranya Kepala Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponimi, Badan Informasi Geospasial Ade Komara Mulyana; Direktur Wilayah Pertahanan masa jabatan 2018-2019, Kementerian Pertahanan Bambang Supriyadi, dan Direktur Pengamanan Kerja Sama dan Perbatasan, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI-AL Yanuar Handwiono.
