Bisnis.com, JAKARTA - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menilai insiden peretasan yang terjadi pada beberapa media, pakar, serta aktivitis merupakan cara-cara untuk membungkam kebebasan berpendapat, khususnya kebebasan pers.
Ketua AJI Indonesia Abdul Manan menilai semua pihak harus menyikapi serangan digital terhadap lima media online secara serius.
"Saya ingin garis bawahi, peretasan ini menunjukkan ada sikap-siap yang tidak toleran. Ada upaya untuk membungkam perbedaan dengan cara-cara mafia, bertarung di wilayah gelap," katanya dalam konferensi pers Komite Keselamatan Jurnalis Melawan Peretasan secara virtual, Senin (24/8/2020).
Dia menuturkan media massa bekerja sesuai dengan Undang-Undang Pers. Jika ada kesalahan dalam pemberitaan, lanjutnya, media massa siap untuk didemo terbuka atau digugat lewat jalur hukum.
Namun, media tentu tidak dapat mengetahui musuhnya apabila situs berita atau bahkan content management system (CMS) redaksi diretas oleh pihak-pihak yang "tak kelihatan".
"Kita tahu siapa ahlinya di wilayah gelap, hanya negara yang punya kemampuan ini. Kita patut menduga serangan digital seperti memberikan peringatan kepada media untuk berhenti bersikap atau mempersoalkan hal-hal yang dilakukan pemerintah di saat pandemi. Tuduhan ini harus dibuktikan, namun ini asumsi yang dimiliki," lanjutnya.
Baca Juga
Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dyatmika mengatakan setidaknya ada lima media yang diretas oleh oknum tak bertanggung jawab dalam rentang waktu seminggu terakhir.
"Tempo dan Tirto sudah melaporkan peretasan. Kami menunggu laporan kronologis media lain. Setelah itu, baru kami bisa sampaikan ke publik," ujarnya.
Pria yang akrab disapa Bli Komang tersebut mengatakan peretasan situs Tempo terjadi pada tengah malam akhir pekan lalu. Peretas atau hacker memang sudah membidik untuk menganggu situs Tempo.com.
Bahkan, dia mengungkapan ada upaya untuk menghapus data-data milik Tempo.co sebelum akhirnya bisa "dijinakkan" oleh tim IT Tempo.
"Ada upaya untuk menghapus seluruh data base pemberitaan. Kalau itu terjadi, situs Tempo.co bisa mati dalam beberapa hari," ujar Pemimpin Redaksi Majalan Tempo tersebut.
Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan peretasan yang dialami media massa tersebut terkait dengan pemberitaan seputar obat Covid-19 yang dihasilkan oleh Universitas Airlangga, TNI AD, dan Badan Intelejen Nasional (BIN).
"Kami menerima informasi sedikitnya ada lima media diduga terkena peretasan. [Media] yang sudah speak up, yaitu Tempo dan Tirto," katanya.
Dia mengatakan modus operandi peretasan yang dialami oleh situs Tempo.co dan Tirto.id, yaitu upaya doxing ke server dan content management system (CMS) redaksi media tersebut.
Ade memaparkan untuk kasus peretasan yang dialami oleh Tirto.id, ada sedikitnya tujuh berita yang diubah oleh peretas (hacker).
"Tujuh berita ini dihapus dan diacak-acak isinya. Berita terkait obat Covid-19 yang dihasilkan oleh UNAIR, TNI, dan BIN," ungkapnya.
Menurutnya, peretasan tersebut sudah melanggar pasal 18 ayat 1 UU Pers, yaitu penghalangan aktivitas jurnalistik. Hal itu dilakukan sebagai bagian untuk menghambat kebebasan pers di Indonesia. Ade mengapresiasi langkah redaksi Tempo dan Tirto yang sudah membuka kasus peretasan yang mereka alami. Namun, dia berharap perusahaan media massa lain mengikuti hal yang sama.
