Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan rencana pemerintah untuk mendahulukan masyarakat yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) dalam menerima bantuan.
Hal itu disampaikan dalam acara Paritrana Award, Rabu (12/8/2020). Dalam masa krisis seperti sekarang, seharusnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat umum mendaftar BPJS Ketenagakerjaan semakin meningkat.
"Bahkan Pemerintah memiliki pemikiran bahwa dalam masa krisis seperti ini, bila pemerintah akan menyalurkan bantuan kepada pekerja, maka pekerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan akan didahulukan," ungkapnya saat memberikan sambutan.
Guna meringankan beban dunia usaha dan pekerja, pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Relaksasi Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dengan PP ini perusahaan dan pekerja diharapkan tetap dapat bertahan sampai ekonomi berangsur pulih.
Untuk itu, dia mendorong agar BPJS Ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan seluruh pelaku usaha untuk memperluas cakupan kepesertaan dengan mendaftarkan seluruh tenaga kerjanya.
"Masyarakat semakin sadar bahwa salah satu mitigasi dalam menghadapi krisis ekonomi adalah mempersiapkan pekerja dengan mengikut sertakan mereka sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan," tuturnya.
Baca Juga
Begitu pula dengan pemerintah daerah juga perlu mendorong seluruh tenaga kerja Non ASN untuk didaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan kembali memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang memiliki komitmen serta dukungan terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui gelaran Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award Tahun 2019.
Pada tahun ketiga penyelenggaraannya, jumlah peserta yang mengikuti kompetisi ini terus mengalami peningkatan, terdiri dari 34 Provinsi, 95 Kabupaten/Kota, 88 Perusahaan Besar, 99 Perusahaan Menengah dan 34 UKM.
