Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Jokowi Wajibkan Lembaga Peradilan Ramah untuk Penyandang Disabilitas

Presiden Jokowi mewajibkan lembaga penegak hukum untuk menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas. Aturan itu tertuang dalam PP No.39/2020.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 30 Juli 2020  |  17:25 WIB
Presiden Joko Widodo - Facebook resmi Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo - Facebook resmi Presiden Joko Widodo

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Aturan ini ditandangani dan mulai berlaku sejak 20 Juli 2020.

Dalam beleid tersebut, lembaga penegak hukum yang dimaksud adalah Polri, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi.

"Ini adalah kemajuan pesat bagi Indonesia dalam fungsinya untuk melindungi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas," kata Juru Bicara Presiden bidang Sosial Angkie Yudistia dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2020).

Adapun, akomodasi yang layak terdiri dari perlakuan non-diskriminatif, pemenuhan rasa aman dan nyaman, komunikasi yang efektif. Selain itu, juga penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh, penyediaan pendamping disabilitas atau penerjemah.

Fasilitas akomodasi layak tersebut didasarkan pada ragam penyandang disabilitas yang menjalani proses peradilan, mulai dari fisik, intelektual, mental, hingga sensorik.

Melalui PP 39/2020, proses peradilan bahkan bisa ditunda hingga penyandang disabilitas mendapat pendampingan dan akomodasi layak sesuai kebutuhannya.

Dalam PP tersebut juga tertulis bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan dana bantuan hukum untuk penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Besaran anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Mari kita kawal peraturan pemerintah ini dalam implementasinya di lapangan, sehingga aturan yang dibentuk ini memang bisa dirasakan manfaatnya bagi seluruh disabilitas di Indonesia tanpa mengurangi peran dan fungsinya sebagai warga negara yang sama dalam kedudukan hukum,” kata Angkie.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi penyandang disabilitas
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top