Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyatakan Putera Sampoerna Foundation bersama Tanoto Foundation dipastikan tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dia menyebutkan kedua yayasan itu memakai skema pembiayaan mandiri untuk mendukung Program Organisasi Penggerak (POP).
"Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak dan mereka menyambut baik saran tersebut. Dengan demikian, harapan kami ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan, dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan,” kata Nadiem di Jakarta, dikutip dari keterangan persnya.
Nadiem menjelaskan alasan Kemendikbud bermitra dengan para penggerak pendidikan dan menghasilkan inovasi-inovasi yang bisa dipelajari oleh pemerintah serta diterapkan skala nasional.
"Itulah tujuan dari POP, agar Kemdikbud bisa belajar dari masyarakat pergerakan pendidikan. Hanya satu visi kami, mencari jurus dan pola terbaik untuk pendidikan Indonesia," ujarnya.
Dia juga mengatakan pekan lalu melakukan penundaan sementara dan evaluasi lanjutan. Namun, polemik serta kebingungan masih terjadi di masyarakat.
Menurutnya, dia harus mengklarifikasi bahwa Kemendikbud dan Tanoto Foundation dan Putera Sampoerna Foundation telah sepakat bahwa mereka tidak akan mengggunakan dana APBN sepeserpun, dan akan mendanai sendiri program mereka.
"Harapan kami ini akan menjawab kekhawatiran masyarakat terkait konflik kepentingan dan isu kelayakan hibah yang saat ini bisa dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan," tegasnya.
Sementara itu, organisasi yang menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri nantinya tidak wajib mematuhi semua persyaratan pelaporan keuangan yang sama yang diperlukan untuk Bantuan Pemerintah dan tetap diakui sebagai partisipan Program Organisasi Penggerak.
Namun, kendati tak memakai anggaran negara, Kemendikbud tetap akan meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Instrumen pengukuran yang digunakan antara lain Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter untuk SD dan SMP atau Instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD.
“Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian besar terhadap program ini. Kami yakin penguatan gotong-royong membangun pendidikan ini dapat mempercepat reformasi pendidikan nasional yang diharapkan kita semua," tutup Nadiem.
