Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian tetap akan memproses pemakzulan Bupati Jember sesuai undang-undang.
Tito mengatakan pemakzulan yang diajukan oleh DPRD Jember harus dilakukan sesuai prosedur yang diawali dengan pengajuan ke Mahkamah Agung.
Hal itu dikatakannya usai melaksanakan ibadah Salat Jumat di Masjid Al Fatah Ambon, Maluku, Jumat (24/07/2020).
“Bupati Jember ini kan ada istilahnya itu pemakzulan ya, adanya semacam impeachment dari DPRD-nya, maka prosedurnya nanti dari DPRD akan mengajukan ke MA,” kata Mendagri, seperi dikutip dari siaran pers, Jumat (24/7/2020).
Seperti diberitakan sebelumnya, DPRD Jember menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam sidang paripurna untuk menurunkan Bupat Jember.
Keputusan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) tersebut kemudian diteruskan ke Mahkamah Agung untuk dilakukan uji materil dan dibuktikan apakah pemberhentian Bupati Jember sudah cukup bukti atau tidak. Dalam hal ini, Kemendagri juga menghormati proses hukum yang berlaku.
Baca Juga
“MA nanti akan menguji, setelah menguji semua apa ada buktinya segala macam, di situ tentu ada hak untuk membela diri dari yang dimakzulkan katakanlah begitu Bupati Jember, nanti apapun hasil keputusan MA baru nanti akan diserahkan kepada Mendagri,” jelasnya.
Dalam Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, khusunya Pasal 80, diatur tentang pemberhentian kepala daerah. Regulasi itu menyatakan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur, serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota, berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban.
“Nanti Mendagri akan memberikan keputusan berdasarkan pengujian dari Mahkamah Agung,” pungkasnya.
