Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Inggris Tangguhkan Perjanjian Ekstradisi Hong Kong

Perjanjian ekstradisi itu mengatur orang-orang yang diduga melakukan kejahatan di Hong Kong dapat ditangkap di Inggris dan dikembalikan untuk menghadapi proses hukum dan persidangan.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 20 Juli 2020  |  10:22 WIB
Dominic Raab saat tiba di Downing Street 10, London, pada 6 April 2020. - Bloombereg/Peter Summers/Getty
Dominic Raab saat tiba di Downing Street 10, London, pada 6 April 2020. - Bloombereg/Peter Summers/Getty

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Dominic Raab diyakini akan menangguhkan perjanjian ekstradisi Inggris dengan Hong Kong di tengah meningkatnya ketegangan antara London dan Beijing.

Dilansir BBC, Senin (20/7/2020), keputusan itu mengikuti pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional yang kontroversial dan pemblokiran Huawei dari jaringan 5G Inggris. Sementara itu, Inggris telah menawarkan hak tinggal kepada tiga juta warga Hong Kong.

Di sisi lain, China menuduh Inggris ikut campur dalam urusan internalnya. Raab akan membuat pernyataan di depan parlemen tentang pengaturan ekstradisi dan berbagai langkah yang mungkin diambil pemerintah Inggris sehubungan dengan bekas koloninya itu.

Adapun, perjanjian ekstradisi itu mengatur orang-orang yang diduga melakukan kejahatan di Hong Kong dapat ditangkap di Inggris dan dikembalikan untuk menghadapi proses hukum dan persidangan. Rancangan undang-undang ekstradisi itu memprovokasi protes besar-besaran tahun lalu di tengah kekhawatiran tentang campur tangan politik dalam sistem peradilan China.

Namun, hubungan politik dan ekonomi antara kedua negara telah menegang dalam beberapa bulan terakhir, terutama setelah Inggris berbelok memblokir Huawei setelah pada Januari lalu menyatakan akan membuka keran adopsi teknologi dan perangkat dari raksasai China itu.

Inggris, AS, dan Uni Eropa menuduh Beijing merusak prinsip 'Satu Negara, Dua Sistem' yang menjamin otonomi tingkat tinggi bagi Hong Kong di bawah pemerintahan China sejak penyerahan kedaulatan tahun 1997.

Ketiga kekuatan itu mengatakan undang-undang keamanan baru yang mulai berlaku bulan lalu telah melanggar ketentuan Deklarasi Bersama 1984 yang melindungi kebebasan politik dan ekonomi. Sebagai bentuk tanggapan, Inggris menawarkan hak tinggal untuk warga Hong Kong yang merasa terancam keamanan dan kebebasannya.

Namun, China telah memperingatkan bahwa negara itu akan membalas jika Inggris menjatuhkan sanksi pada pejabat-pejabat utamanya sehubungan dengan pelanggaran HAM dan tuduhan kebrutalan polisi di Hong Kong.

Spekulasi bahwa pengaturan ekstradisi dapat ditunda mengikuti kekhawatiran yang diungkapkan oleh hakim senior di Inggris tentang ancaman terhadap independensi sistem peradilan Hong Kong.

Lord Reed, presiden Mahkamah Agung Inggris, telah memperingatkan praktik para hakim Inggris yang duduk di Pengadilan Banding Final Hong Kong berada di bawah ancaman dan harus tetap kompatibel dengan independensi peradilan dan aturan hukum.

Selain itu, kekerasan terhadap komunitas muslim Uighur juga memicu protes Inggris. Inggris menuduh Beijing melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk Uighur di provinsi Xinjiang.

"Laporan sterilisasi paksa dan penganiayaan yang lebih luas terhadap kelompok Muslim mengingatkan akan sesuatu yang tidak terlihat untuk waktu yang lama," kata Raab.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

china inggris hong kong ekstradisi
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top