Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hadapi Pandemi, Menteri Halim: 10.026 BUMDes Tetap Bertahan

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyatakan selama pandemi Covid-19 jumlah BUMDes di Indonesia turun signifikan dan hanya tersisa 10.026 BUMDes yang masih bertahan.
Petugas BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) AL-Barokah melayani masyarakat yang melakukan pinjaman untuk hajatan di Desa Gambor, Singojuruh, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (6/11/2018). Bumdes Al Barokah Desa Gambor menyediakan pinjaman khusus untuk hajatan bagi warga dengan jaminan surat nikah, agar tidak terjebak rentenir./ANTARA-Budi Candra Setya
Petugas BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) AL-Barokah melayani masyarakat yang melakukan pinjaman untuk hajatan di Desa Gambor, Singojuruh, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (6/11/2018). Bumdes Al Barokah Desa Gambor menyediakan pinjaman khusus untuk hajatan bagi warga dengan jaminan surat nikah, agar tidak terjebak rentenir./ANTARA-Budi Candra Setya

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah melemahnya berbagai sektor bisnis akibat Covid-19, sebanyak 10.026 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) justru masih tetap bertahan dan tetap melakukan transaksi ekonomi.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar. Dia mengatakan di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, yang harus dilakukan saat ini adalah revitalisasi BUMDes secara lebih masif.

"Agar segera terjadi geliat ekonomi dan kegiatan transaksi secara perekonomian di desa,” ujar Menteri Halim dikutip dalam siaran resminya Senin (20/7/2020).

Dia mengatakan dari 74.953 desa telah terbentuk sekitar 51.000 BUMDes di Indonesia. Sebelum pandemi Covid-19, sekitar 37.000 diantaranya telah menjalankan usaha atau telah melakukan transaksi ekonomi.

“Saat Covid-19, tinggal 10.026 BUMDes yang masih melakukan transaksi ekonomi. Memang terjadi penurunan yang luar biasa. Tapi masih ada BUMDes yang melakukan kegiatan perekonomian meski dalam keadaan yang sangat sulit karena pandemi,” ujarnya.

Menurutnya, 10.026 BUMDes yan bertahan dari pandemi Covid-19 tersebut merupakan BUMDes yang berdiri atas dasar inisiatif masyarakat yang telah melalui telaah ekonomi dan bisnis.

Berbeda dengan BUMDes yang berdiri karena program pemerintah kabupaten, menurutnya, cenderung tidak mampu bertahan.

"Artinya ini berdiri karena telaah tingkat kebutuhan masyarakat, bukan karena program pemerintah kabupaten. Makanya revitalisasi ini kita gunakan sistem bottom up bukan top down,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper